BentengSumbar.com --- Sidang Paripurna Istimewa DPRD Kota Padang dengan agenda Peringatan Hari Jadi Kota Padang ke-346 tahun 2015, Jum’at (7/8), diwarnai hujan interupsi yang dilakukan oleh anggota Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) H Maidestal Hari Mahesa.
Menurut Mahesa, 10 nama-nama yang diberikan penghargaan oleh Pemerintah Kota Padang dinilainya belum dibahas dengan DPRD Kota Padang. Apatah lagi, dewan juga ingin mengusulkan 4 nama yang disebut- sebut sangat pantas mendapatkan PIN Emas penghargaan sebagai tokoh masyarakat yang berjasa dan berbakti untuk Kota Padang.
Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPRD Kota Padang Muharlion sangat menyayangkan adanya interupsi itu. Apalagi, Sidang Paripurna Istimewa itu dihadiri berbagai tamu undangan yang tentunya melihat permasalahan ini. Dikatakan,untuk pemilihan 10 tokoh yang telah dipilih oleh pemko tersebut, tentunya telah melalui mekanisme yang sudah sesuai aturan Undang – undang nomor 20 tahun 2009 tentang gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan.
“Biasanya sebelum adanya pemilihan tersebut setahun sebelumnya sudah ada tata cara pemilihan tersebut, lagi pula ini adalah kerjanya pemko. Sedangkan tugas DPRD sudah jelas seperti yang sudah tercantum dalam undang-undang yaitu pengawasan, legislasi dan budgeting,” terang Muharlion.
Senada dengan itu, anggota F-PKS Djunaidi Hendri kepada wartawan mengatakan, dirinya menyayangkan interupsi yang dilakukan Maidestal Hari Mahesa. Menurutnya, tindakan tersebut hanya semacam mencari sensasi tanpa ada jalan keluar yang diberikan. Sementara DPRD Padang belum pernah melakukan pembahasan terhadap 4 nama yang diusulkan tersebut.
"Jika nama-nama itu timbul dari ide pribadi hal ini tentu tidak jadi masalah. Namun jangan dibawa-bawa atas seluruh anggota DPRD yang mengusulkan nama tersebut, karena hingga saat ini DPRD belum ada melakukan pembahasan tentang hal itu, “ ungkap Djunaidi Hendri.
Ketua F-PPP DPRD Kota Padang Nila Kartika mengatakan, interupsi yang dilakukan Maidestal Hari Mahesa sama sekali tidak aada kaitannya dengan F-PPP.
“Apa yang terjadi saat rapat paripurna istimewa itu memang tidak ada sama sekali keterkaitannya dengan fraksi PPP. Itu bukan usulan fraksi. Soal 4 nama yang mau diusulkan itu kita dari fraksi tidak mengetahui . Dari fraksi sendiripun tidak ada membahas usulan nama –nama itu. Saya rasa itu datang dari usulan pribadi saja, mungkin itu murni pemikiran beliau sendiri dan bukan hasil rembukan anggota DPRD Padang secara keseluruhan,” katanya kepada wartawan, di sela jamuan makan siang usai rapat paripurna istimewa HUT Kota Padang.
Hal yang sama juga disampaikan anggota Fraksi Partai Hanura Zaharman. Menurutnya, tindakan yang dilakukan Maidestal Hari Mahesa patut disayangkan, karena selama dua kali periode dirinya menjadi anggota dewan, baru kali ini ada interupsi pada Sidang Paripurna Istimewa Hari Jadi Kota Padang.
"Ini tindakan yang amat kita sayangkan. Tidak pernah itu terjadi, apatah lagi Sidang Paripurna Istimewa Hari Jadi Kota Padang itu tidak mengambil keputusan sama sekali," ungkap Zaharman kepada wartawan, Jum'at sore (7/8/2015).
Di lain pihak, Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah menjelaskan, pemberian penghargaan terhadap 10 tokoh masyarakat Kota Padang dalam rangka Hari Jadi Kota Padang telah melalui prosedur dan mekanisme yang ada. Tim panitia dan sekda telah mewanti wanti pelaksanaan pemberian penghargaan tersebut agar diberikan kepada orang yang tepat.
“Pemberian penghargaan kepada 10 orang tokoh masyarakat tersebut telah sesuai dengan mekanisme. Soal usulan nama dari DPRD Kota Padang, apakah melalui via telpon dan secara lisan saja, lantas usulan tersebut kita terima rekomendasinya. Tentu tidak demikian. Kita tidak ingin pemerintah ini melangkahi aturan dan kita berjalan harus sesuai dengan mekanismenya,” ungkap Mahyeldi ketika dikonfirmasi wartawan, usai pelaksanaan Sidang Paripurna Istimewa DPRD Kota Padang. (by/mul)
Menurut Mahesa, 10 nama-nama yang diberikan penghargaan oleh Pemerintah Kota Padang dinilainya belum dibahas dengan DPRD Kota Padang. Apatah lagi, dewan juga ingin mengusulkan 4 nama yang disebut- sebut sangat pantas mendapatkan PIN Emas penghargaan sebagai tokoh masyarakat yang berjasa dan berbakti untuk Kota Padang.
Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPRD Kota Padang Muharlion sangat menyayangkan adanya interupsi itu. Apalagi, Sidang Paripurna Istimewa itu dihadiri berbagai tamu undangan yang tentunya melihat permasalahan ini. Dikatakan,untuk pemilihan 10 tokoh yang telah dipilih oleh pemko tersebut, tentunya telah melalui mekanisme yang sudah sesuai aturan Undang – undang nomor 20 tahun 2009 tentang gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan.
“Biasanya sebelum adanya pemilihan tersebut setahun sebelumnya sudah ada tata cara pemilihan tersebut, lagi pula ini adalah kerjanya pemko. Sedangkan tugas DPRD sudah jelas seperti yang sudah tercantum dalam undang-undang yaitu pengawasan, legislasi dan budgeting,” terang Muharlion.
Senada dengan itu, anggota F-PKS Djunaidi Hendri kepada wartawan mengatakan, dirinya menyayangkan interupsi yang dilakukan Maidestal Hari Mahesa. Menurutnya, tindakan tersebut hanya semacam mencari sensasi tanpa ada jalan keluar yang diberikan. Sementara DPRD Padang belum pernah melakukan pembahasan terhadap 4 nama yang diusulkan tersebut.
"Jika nama-nama itu timbul dari ide pribadi hal ini tentu tidak jadi masalah. Namun jangan dibawa-bawa atas seluruh anggota DPRD yang mengusulkan nama tersebut, karena hingga saat ini DPRD belum ada melakukan pembahasan tentang hal itu, “ ungkap Djunaidi Hendri.
Ketua F-PPP DPRD Kota Padang Nila Kartika mengatakan, interupsi yang dilakukan Maidestal Hari Mahesa sama sekali tidak aada kaitannya dengan F-PPP.
“Apa yang terjadi saat rapat paripurna istimewa itu memang tidak ada sama sekali keterkaitannya dengan fraksi PPP. Itu bukan usulan fraksi. Soal 4 nama yang mau diusulkan itu kita dari fraksi tidak mengetahui . Dari fraksi sendiripun tidak ada membahas usulan nama –nama itu. Saya rasa itu datang dari usulan pribadi saja, mungkin itu murni pemikiran beliau sendiri dan bukan hasil rembukan anggota DPRD Padang secara keseluruhan,” katanya kepada wartawan, di sela jamuan makan siang usai rapat paripurna istimewa HUT Kota Padang.
Hal yang sama juga disampaikan anggota Fraksi Partai Hanura Zaharman. Menurutnya, tindakan yang dilakukan Maidestal Hari Mahesa patut disayangkan, karena selama dua kali periode dirinya menjadi anggota dewan, baru kali ini ada interupsi pada Sidang Paripurna Istimewa Hari Jadi Kota Padang.
"Ini tindakan yang amat kita sayangkan. Tidak pernah itu terjadi, apatah lagi Sidang Paripurna Istimewa Hari Jadi Kota Padang itu tidak mengambil keputusan sama sekali," ungkap Zaharman kepada wartawan, Jum'at sore (7/8/2015).
Di lain pihak, Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah menjelaskan, pemberian penghargaan terhadap 10 tokoh masyarakat Kota Padang dalam rangka Hari Jadi Kota Padang telah melalui prosedur dan mekanisme yang ada. Tim panitia dan sekda telah mewanti wanti pelaksanaan pemberian penghargaan tersebut agar diberikan kepada orang yang tepat.
“Pemberian penghargaan kepada 10 orang tokoh masyarakat tersebut telah sesuai dengan mekanisme. Soal usulan nama dari DPRD Kota Padang, apakah melalui via telpon dan secara lisan saja, lantas usulan tersebut kita terima rekomendasinya. Tentu tidak demikian. Kita tidak ingin pemerintah ini melangkahi aturan dan kita berjalan harus sesuai dengan mekanismenya,” ungkap Mahyeldi ketika dikonfirmasi wartawan, usai pelaksanaan Sidang Paripurna Istimewa DPRD Kota Padang. (by/mul)
Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News
BERITA SEBELUMNYA
« Prev Post
« Prev Post
BERITA BERIKUTNYA
Next Post »
Next Post »
