 |
| Amrizal Hadi, Sekretaris Komisi III DPRD Kota Padang. |
BENTENGSUMBAR.COM - Sebagai Sekretaris Komisi III DPRD Kota Padang Amrizal Hadi menyorot proses pembebasan lahan jalur dua Bypass yang sampai saat ini tak kunjung selesai. Akibat, tentu saja akan merugikan Pemerintah Kota Padang karena bunga pinjaman terus berjalan setiap harinya.
"Jika tim yang telah dibentuk selama ini tidak mampu bekerja maksimal, mungkin bisa dicarikan solusinya dengan mengandeng pihak-pihak yang bisa membantu pembebasan itu. Misalnya tokoh-tokoh masyarakat atau ninik mamak, artinya orang-orang yang secara langsung menjembati antara masyarakat dengan pemerintah kota," ungkap Amrizal Hadi ketika dicegat media ini, Kamis, 12 Mei 2016 di lobby Gedung Bundar Sawahan.
Ia mengatakan, orang-orang seperti itu berkemungkinan kredibel dan memiliki pengaruh di tengah-tengah masyarakat, sehingga dapat mempercepat proses pembebasan lahan jalur dua Bypass. Apatah lagi, tim yang selama ini tidak dapat diandalkan, karena menurut masyarakat memiliki kekurangan.
"Kita tidak bisa mengandalkan tim yang selama ini ada, karena tim ini, menurut masyarakat, selama ini kurang. Padahal, tim tersebut bekerja sesuai aturan. Tim dari luar yang kita maksud, selama tidak bertentangan dengan aturan, tidak salah jika kita berdayakan," pungkasnya.
Ia mengatakan, secara umum diketahui, keterlambatan pembangunan jalur dua Bypass disebabkan oleh permasalahan pembebasan lahan. Ia mengaku, secara pribadi dan lembaga, dirinya belum tahu jika dalam pembebasan lahan jalur dua Bypass sudah melibatkan tokoh masyarakat dan ninik mamak.
"Tadi saya baca berita di koran, ada perpanjangan waktu pengerjaan Bypass selama enam bulan. Perlu diketahui, pembangunan jalur dua Bypas didanai oleh dana pinjaman dari Korea Selatan. Akibatnya, bunga pinjam setiap harinya tetap jalan, karena keterlambatan pengerjaan bukan karena kesalahan kontraktor, sehingga kontraktor tidak bisa didenda. Maka setiap hari atau bulannya, Pemerintah Kota Padang terus membayar bunga pinjaman," cakapnya. (by)
"Jika tim yang telah dibentuk selama ini tidak mampu bekerja maksimal, mungkin bisa dicarikan solusinya dengan mengandeng pihak-pihak yang bisa membantu pembebasan itu. Misalnya tokoh-tokoh masyarakat atau ninik mamak, artinya orang-orang yang secara langsung menjembati antara masyarakat dengan pemerintah kota," ungkap Amrizal Hadi ketika dicegat media ini, Kamis, 12 Mei 2016 di lobby Gedung Bundar Sawahan.
Ia mengatakan, orang-orang seperti itu berkemungkinan kredibel dan memiliki pengaruh di tengah-tengah masyarakat, sehingga dapat mempercepat proses pembebasan lahan jalur dua Bypass. Apatah lagi, tim yang selama ini tidak dapat diandalkan, karena menurut masyarakat memiliki kekurangan.
"Kita tidak bisa mengandalkan tim yang selama ini ada, karena tim ini, menurut masyarakat, selama ini kurang. Padahal, tim tersebut bekerja sesuai aturan. Tim dari luar yang kita maksud, selama tidak bertentangan dengan aturan, tidak salah jika kita berdayakan," pungkasnya.
Ia mengatakan, secara umum diketahui, keterlambatan pembangunan jalur dua Bypass disebabkan oleh permasalahan pembebasan lahan. Ia mengaku, secara pribadi dan lembaga, dirinya belum tahu jika dalam pembebasan lahan jalur dua Bypass sudah melibatkan tokoh masyarakat dan ninik mamak.
"Tadi saya baca berita di koran, ada perpanjangan waktu pengerjaan Bypass selama enam bulan. Perlu diketahui, pembangunan jalur dua Bypas didanai oleh dana pinjaman dari Korea Selatan. Akibatnya, bunga pinjam setiap harinya tetap jalan, karena keterlambatan pengerjaan bukan karena kesalahan kontraktor, sehingga kontraktor tidak bisa didenda. Maka setiap hari atau bulannya, Pemerintah Kota Padang terus membayar bunga pinjaman," cakapnya. (by)
Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News
BERITA SEBELUMNYA
« Prev Post
« Prev Post
BERITA BERIKUTNYA
Next Post »
Next Post »
