 |
| Arsukman Edi. |
BENTENGSUMBAR.COM - Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Sumatera Barat, Arsukman Edi, sangat menyayangkan perilaku oknum Sekretaris Lurah Kelurahan Rimbo Kaluang Kecamatan Padang Barat, Kota Padang yang diduga meminta Tunjangan Hari Raya (THR) kepada Purwacaraka. Ironisnya, surat permintaan THR itu menyebar dengan cepat di media jejaring sosial facebook.
"Itu adalah perilaku dari oknum Pegawai Negeri Sipil yang tidak bermoral sekali, karena ia telah menyalah gunakan jabatanya," tegasnya saat ditemui media ini, Sabtu, 25 Juni 2016.
Ia menegaskan, tindakan oknum Seklur tersebut sama halnya dengan perilaku gratifikasi (sogok menyogok-red), karena tidak ada hal dan wewenang dari pihak swasta atau perkantoran memberikan THR terhadap orang yang diluar dari karyawan mereka," ujarnya.
"Kecuali, dipejabat tersebut mempunyai hubungan yang baik dan pemilik perusahaan swasta, kemudjan ia diminta pihak swasta yang sudah berteman lama datang kekantornya, basa-basi lah sebagai teman. Itu tidak apa-apa. Yang salah itu pakai mengajukan surat, pakai kop surat pemerintah lagi, dimana pikirannya nih orang ?" pungkasnya.
Ia mengaku, ebagai Ketua SPSI, sangat malu sekali terhadap perilaku oknum pemerintahan tersebut, karena mereka harus malu dengan PIN Anti Sogok yang dipakai dibaju mereka tersebut, dan juga tindakan oknum sudah termasuk dalam tindakan pidana korupsi.
"Harusnya, Seklur itu malu dengan PIN Anti Sogok yang dipakainya. Saya jelaskan, tunjungan hari raya itu diperusahaan berguna bagi karyawan di dalam perusahaan itu sendiri, bukan buat yang diluar karyawannya. Kalau diluar dari karyawan perusahaan itu, beda lagi," jelasnya. (Aad)
"Itu adalah perilaku dari oknum Pegawai Negeri Sipil yang tidak bermoral sekali, karena ia telah menyalah gunakan jabatanya," tegasnya saat ditemui media ini, Sabtu, 25 Juni 2016.
Ia menegaskan, tindakan oknum Seklur tersebut sama halnya dengan perilaku gratifikasi (sogok menyogok-red), karena tidak ada hal dan wewenang dari pihak swasta atau perkantoran memberikan THR terhadap orang yang diluar dari karyawan mereka," ujarnya.
"Kecuali, dipejabat tersebut mempunyai hubungan yang baik dan pemilik perusahaan swasta, kemudjan ia diminta pihak swasta yang sudah berteman lama datang kekantornya, basa-basi lah sebagai teman. Itu tidak apa-apa. Yang salah itu pakai mengajukan surat, pakai kop surat pemerintah lagi, dimana pikirannya nih orang ?" pungkasnya.
Ia mengaku, ebagai Ketua SPSI, sangat malu sekali terhadap perilaku oknum pemerintahan tersebut, karena mereka harus malu dengan PIN Anti Sogok yang dipakai dibaju mereka tersebut, dan juga tindakan oknum sudah termasuk dalam tindakan pidana korupsi.
"Harusnya, Seklur itu malu dengan PIN Anti Sogok yang dipakainya. Saya jelaskan, tunjungan hari raya itu diperusahaan berguna bagi karyawan di dalam perusahaan itu sendiri, bukan buat yang diluar karyawannya. Kalau diluar dari karyawan perusahaan itu, beda lagi," jelasnya. (Aad)
Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News
BERITA SEBELUMNYA
« Prev Post
« Prev Post
BERITA BERIKUTNYA
Next Post »
Next Post »
