 |
| Sofyan, Ketua Organda Kota Padang. |
BENTENGSUMBAR.COM - Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kota Padang menolak penambahan 10 unit Trans Padang. Menurut Ketua Organda Kota Padang Sofyan, penambahan armada Trans Padang itu akan mematikan pengusaha angkutan kota (angkot) di daerah ini.
“Organda menolak tambahan Trans Padang itu. Hal itu didasarkan atas desakan pengusaha angkutan kota yang merasa akan kesulitan jika 10 bus itu sudah diopersionalkan,” kata Sofyan, usai menghadap Komisi III DPRD Kota Padang, Senin, 19 September 2016.
Apatah lagi, katanya, pengelolaannya diberikan kepada Damri, tentu akan mematikan mata pencaharian pengusaha dan sopir angkot. Sebelumnya pengelolaan Trans Padang masih berada pada daerah sehingga dapat menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD).
"Namun bila dikelola Damri, tentu tidak akan mempengaruhi pemasukan daerah. Tak hanya mematikan pengusaha angkot, tetapi uangnya pindah ke pusat. Ini yang kita tolak," ujarnya.
Ia mengusulkan, pengelolaan Trans Padang yang sekarang beroperasi dan penambahan armada pada masa yang akan datang diserahkan kepada pengusaha angkot di Kota Padang, baik berupa koperasi maupun PT yang sudah ada, bukan diserahkan kepada Damri.
"Untuk pengelolaan pengorasiannya, dapat memakai sistem Badan Layanan Umum (BLU), seperti di daerah Solo, Semarang, Palembang dan Pekanbaru. Tidak menggunakan dana APBD," jelasnya.
Organda, jelas Syofwan, mendesak DPRD Kota Padang menyetujui pelaksanaan BLU yang akan diusulkan Dinas Perhubungan dan Kominfo Kota Padang untuk tahun 2017. (by)
“Organda menolak tambahan Trans Padang itu. Hal itu didasarkan atas desakan pengusaha angkutan kota yang merasa akan kesulitan jika 10 bus itu sudah diopersionalkan,” kata Sofyan, usai menghadap Komisi III DPRD Kota Padang, Senin, 19 September 2016.
Apatah lagi, katanya, pengelolaannya diberikan kepada Damri, tentu akan mematikan mata pencaharian pengusaha dan sopir angkot. Sebelumnya pengelolaan Trans Padang masih berada pada daerah sehingga dapat menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD).
"Namun bila dikelola Damri, tentu tidak akan mempengaruhi pemasukan daerah. Tak hanya mematikan pengusaha angkot, tetapi uangnya pindah ke pusat. Ini yang kita tolak," ujarnya.
Ia mengusulkan, pengelolaan Trans Padang yang sekarang beroperasi dan penambahan armada pada masa yang akan datang diserahkan kepada pengusaha angkot di Kota Padang, baik berupa koperasi maupun PT yang sudah ada, bukan diserahkan kepada Damri.
"Untuk pengelolaan pengorasiannya, dapat memakai sistem Badan Layanan Umum (BLU), seperti di daerah Solo, Semarang, Palembang dan Pekanbaru. Tidak menggunakan dana APBD," jelasnya.
Organda, jelas Syofwan, mendesak DPRD Kota Padang menyetujui pelaksanaan BLU yang akan diusulkan Dinas Perhubungan dan Kominfo Kota Padang untuk tahun 2017. (by)
Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News
BERITA SEBELUMNYA
« Prev Post
« Prev Post
BERITA BERIKUTNYA
Next Post »
Next Post »