BENTENGSUMBAR.COM - Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengemukakan pemilu 2019 mendatang belum waktunya bagi TNI untuk menggunakan hak pilihnya. Hak itu mungkin baru akan diberikan pada pemilu 2024. Namun harus dilakukan melalui kajian dan evaluasi yang matang.
“Perlu atau tidaknya TNI memberikan hak pilih akan dievaluasi setelah Pemilu tahun 2024, ditinjau dari semua aspek,” kata Gatot di Jakarta, Rabu, 14 Desember 2016.
Ia menjelaskan, kondisi saat ini belum memungkinkan TNI menggunakan hak suaranya. Tingkat kedewasaan masyarakat dalam berpolitik belum sepenuhnya baik. Masih banyak pemilih tradisional yang memilih pemimpin hanya karena kesukaan, bukan rasionalitas. Dalam kondisi seperti itu, prajurit TNI bisa dimanfaatkan oleh calon tertentu untuk meraih kemenangan.
"Banyak hal yang harus dipertimbangkan sebelum memberikan hak pilih pada TNI. Salah satunya adalah tingkat kedewasaan masyarakat Indonesia dan TNI akan terus secara profesional menjaga keutuhan NKRI saat Pemilu Serentak tahun 2019 mendatang," ujar Gatot.
Untuk prajurit yang hendak mencalonkan diri dalam pemilu maupun pilkada, Gatot menjelaskan, telah mengeluarkan surat keputusan bahwa yang bersangkutan harus mundur dari TNI. Mereka harus menjadi warga sipil jika ingin maju sebagai calon.
"Bagi anggota TNI dan PNS dapat ikut mencalonkan Pilkada setelah membuat pengunduran diri dan tidak dapat ditarik kembali. Dalam proses Pilkada atau pemilu, anggota tersebut telah diberhentikan dengan hormat dari dinas TNI dan berlakunya setelah ditetapkan sebagai calon. Apabila tidak terpilih, tidak bisa lagi menjadi anggota TNI. Selama proses pemilihan juga tidak boleh menggunakan atribut TNI," tuturnya. (bs/beritasatu.com)
“Perlu atau tidaknya TNI memberikan hak pilih akan dievaluasi setelah Pemilu tahun 2024, ditinjau dari semua aspek,” kata Gatot di Jakarta, Rabu, 14 Desember 2016.
Ia menjelaskan, kondisi saat ini belum memungkinkan TNI menggunakan hak suaranya. Tingkat kedewasaan masyarakat dalam berpolitik belum sepenuhnya baik. Masih banyak pemilih tradisional yang memilih pemimpin hanya karena kesukaan, bukan rasionalitas. Dalam kondisi seperti itu, prajurit TNI bisa dimanfaatkan oleh calon tertentu untuk meraih kemenangan.
"Banyak hal yang harus dipertimbangkan sebelum memberikan hak pilih pada TNI. Salah satunya adalah tingkat kedewasaan masyarakat Indonesia dan TNI akan terus secara profesional menjaga keutuhan NKRI saat Pemilu Serentak tahun 2019 mendatang," ujar Gatot.
Untuk prajurit yang hendak mencalonkan diri dalam pemilu maupun pilkada, Gatot menjelaskan, telah mengeluarkan surat keputusan bahwa yang bersangkutan harus mundur dari TNI. Mereka harus menjadi warga sipil jika ingin maju sebagai calon.
"Bagi anggota TNI dan PNS dapat ikut mencalonkan Pilkada setelah membuat pengunduran diri dan tidak dapat ditarik kembali. Dalam proses Pilkada atau pemilu, anggota tersebut telah diberhentikan dengan hormat dari dinas TNI dan berlakunya setelah ditetapkan sebagai calon. Apabila tidak terpilih, tidak bisa lagi menjadi anggota TNI. Selama proses pemilihan juga tidak boleh menggunakan atribut TNI," tuturnya. (bs/beritasatu.com)
Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News
BERITA SEBELUMNYA
« Prev Post
« Prev Post
BERITA BERIKUTNYA
Next Post »
Next Post »
