Ketum Muhammadiyah Apresiasi Positif Sikap Netral Presiden Jokowi Dalam Pilkada Serentak

BENTENGSUMBAR.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan sikapnya untuk tetap netral, objektif, dan tidak memihak salah satu calon dalam menghadapi pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak di 101 daerah pemilihan pada Rabu, 15 Februari 2017. 

Sikap ini ditegaskan Presiden Jokowi saat menerima Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 13 Februari 2017.

“Artinya netralitas, dan ini positif untuk proses demokrasi di Indonesia. Jadi itu soal pilkada, prinsipnya seperti itu, netralitas,” kata Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir kepada wartawan yang mencegatnya usai pertemuan tersebut.

Terkait pelaksanaan Pilkada Serentak di 101 daerah pemilihan yang tinggal dua hari lagi, Muhammadiyah meminta kepada seluruh warga bangsa dan khususnya umat Islam untuk menjadi pemilih yang cerdas dan bertanggung jawab. 

“Dan tentu menghadirkan pemimpin jadi teladan, negarawan, dan sebesar-besarnya mengurus rakyat dan bangsa,” tegas Haedar.

Bahas Status Ahok

Menurut Haedar, pertemuan itu juga membahas status hukum Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Presiden memerintahkan Menteri Dalam Negeri meminta pandangan resmi Mahkamah Agung dalam menyikapi perbedaan tafsir yang terjadi. 

"Bahkan Bapak Presiden sendiri betul-betul menyadari banyak tafsir itu," ungkapnya.

Dengan pandangan resmi dari Mahkamah Agung, pemerintah akan melaksanakan keputusan tersebut sebagai jalan yang terbaik. Haedar berpendapat, hal yang ditempuh Jokowi merupakan langkah yang elegan. 

"Jadi, di tengah banyak tafsir tentang aktif dan nonaktif ini, jalan terbaik adalah meminta fatwa MA," ujar Haedar.

Ahok sudah aktif kembali sebagai Gubernur DKI seusai cuti dalam rangka kampanye calon pilkada DKI. Namun aktifnya Ahok dipermasalahkan sejumlah pihak karena mantan Bupati Belitung Timur itu menjadi terdakwa kasus penodaan agama.

Bahkan Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya mengusulkan hak angket untuk menyelidiki keputusan Kementerian Dalam Negeri yang tidak memberhentikan Ahok meskipun berstatus terdakwa. Fraksi Partai Demokrat pun mendukung usulan tersebut. Pengaktifan kembali Ahok sebagai Gubernur DKI diduga melanggar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Buka Tanwir Muhammadiyah

Haedar menjelaskan, kehadiran dirinya bersama-sama jajaran PP Muhammadiyah ke Istana Merdeka, dimaksudkan pertama-tama untuk mengundang Presiden Jokowi dalam Pembukaan Tanwir Muhammadiyah, sidang tinggi di bawah muktamar, yang akan diselenggarakan di Ambon pada 24-26 Februari mendatang.

“Alhamdulillah, insya Allah Bapak Presiden akan hadir dan menyampaikan pidatonya,” kata Haedar Nashir.

Sesuai dengan tema Tanwir, “kedaulatan dan keadilan sosial”, menurut Haedar, Presiden akan menyampaikan gagasan, pemikiran, dan langkah-langkah kebijakan strategis mengenai ekonomi berkeadilan sosial, yang akan menjadi perhatian dan komitmen Presiden dalam periode ini.

“Tampaknya ini merupakan gagasan yang sangat membumi. Jadi mungkin bisa disebut sebagai Jokowinomics, begitu ya. Jadi, ekonomi berkeadilan sosial yan tentu nantilah kita dengarkan,” terang Haedar seraya menambahkan, Muhammadiyah tentu sebagai organisasi yang punya basis di masyarakat dan punya langkah-langkah yang selama ini dilakukan akan menjadi bagian yang proaktif untuk ikut menegakkan prinsip-prinsip keadilan sosial.

Dalam kesempatan Tanwir di Ambon itu, lanjut Haedar, Muhammadiyah juga akan mulai merintis pendirian Universitas Muhammadiyah dan rumah sakit sebagai bagian komitmen Muhammadiyah untuk memajukan kehidupan bangsa.

“Jadi itulah hal yang kami sampaikan dalam pertemuan tadi. Selebihnya ya biasa-biasa saja, ngobrol hal lain-lain,” pungkas Haedar.

Mendampingi Presiden Jokowi saat menerima PP Muhammadiyah itu Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno, dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy. (tempo/setkab)

Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News