Pariwisata

Ekonomi

POLITIK

HUKUM

Most Popular

Terkait Izin Krematorium HBT, Azirwan: Kami Akan Ajukan Hak Interpelasi

Azirwan Bersama Anggota Fraksi DPRD Kota Padang Dalam Suatu Kegiatan. Searah Jarum Jam: Azirwan, Amrizal Hadi, Mailinda Rose, dan Dian Anggarini Chaniago.

Terkait Izin Krematorium HBT, Azirwan: Kita Akan Ajukan Hak Interpelasi
BENTENGSUMBAR.COM - Izin krematorium milik perkumpulan etnis China Himpunan Bersatu Teguh (HBT) kembali dipersoalkan sebagian anggota dewan. Bahkan, berhembus isu sebagian anggota dewan sedang menggalang hak interpelasi. 

Hak Interpelasi adalah hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Usul disusun secara singkat dan jelas serta disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPR dengan disertai daftar nama dan tanda tangan pengusul serta nama fraksinya.

Anggota DPRD Kota Padang dari Fraksi Nasdem, Azirwan ketika dikonfirmasi, Senin, 27 Maret 2017 menegaskan, kemungkinan menggunakan hak interpelasi terbuka untuk kasus krematorium tersebut. Dia tidak membantah, ketika ditanya apakah anggota dewan akan menggunakan hak interpelasi tersebut. 

"Kemungkinan kami akan ajukan hak interpelasi terkait izin krematorium tersebut untuk mempertanyakan, kenapa izinnya dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Padang. Waktu kami di Komisi I DPRD Kota Padang, kami tidak pernah mengeluarkan rekomendasi untuk izin itu," cakapnya ketika dikonfirmasi di parkiran di Gedung Bundar Sawahan.

Bahkan, kata Azirwan, Komisi I DPRD Kota Padang waktu itu mengeluarkan rekomendasi agar krematorium itu ditutup, setelah meninjau ke lapangan. Ia menyesalkan tindakan salah seorang pimpinan DPRD Kota Padang yang mengeluarkan rekomendasi agar izin krematorium itu diterbitkan pemko.

"Copian dari surat rekomendasi salah seorang pimpinan DPRD itu sudah ada pada saya. Saya cermati dan saya baca kalimat per kalimat. Tentu saya sangat menyayangkan tindakannya tersebut," cakapnya. 

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Padang Erisman Chaniago membantah ada rapat pimpinan sebelum rekomendasi itu dikeluarkan. Ia bahkan tak tahu menahu soal rekomendasi itu.

"Saya tidak pernah diajak, apalagi ada rapat pimpinan," ungkapnya di sela-sela jumpa pers di salah satu restoran di seputaran A Yani, Padang, Senin, 27 Maret 2017. (by)

Previous
« Prev Post

Komentar Anda:

Loading...

Formulir Kontal

Nama

Email *

Pesan *