Parah, Laba Bank Nagari Anjlok Mencapai 30,76 Persen, Dirut Terima Mosi Tak Percaya

BENTENGSUMBAR.COM - Kinerja keuangan Bank Nagari di kuartal pertama tahun 2017 mengalami tekanan. Keuntungan perseroan anjlok 30,76% menjadi Rp77,15 miliar, padahal di periode yang sama tahun 2016 Bank milik Pemprov Sumbarini masih sanggup membukukan keuntungan Rp111,44 miliar.

Seperti yang dirilis wartaekonomi.co.id pada Senin, 12 Juni 2017, kualitas asset Bank Nagari dari total Rp21 triliun lebih dapat dikatakan kurang bagus. Sebab realisasi kreditnya tumbuh sangat kecil hanya 3persen lebih sedikit. Sudahlah nilai pertumbuhan kredit kecil, kredit macetnya malah bertambah banyak. Baik NPL Gross maupun NPL Nett.

Selain memburuk, persentase share kredit antara kredit produktif dengan kredit konsumtif juga semakin melebar. Triwulan I tahun 2016 perbandingan Kredit produktif dengan Konsumtif 30 persen (produktif), 70 persen (konsumtif). Saat ini 22 persen (produktif) berbanding 78 persen (konsumtif).

Rasio kredit bermasalah atau non performing loan (NPL) di tiga bulan perdana juga malah membengkak ke angka 3,24% (gross) atau mencapai Rp443,76 miliar dari posisi sebelumnya 3,16%. Dari sisi kredit, persentase share kredit antara kredit produktif dengan kredit konsumtif juga semakin melebar.

Pada periode Januari hingga Maret tahun lalu, porsi kredit produktif masih mencapai 30% dan 70% sisanya merupakan kredit konsumtif, saat ini porsi kredit produktif menyusut ke angka 22% dan kredit konsumtif meningkat menjadi 78%. Rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) juga tercatat naik ke angka 83,83%, bandingkan dengan BOPO Bank Nagara di tiga bulan pertama tahun ini yang masih bertengger di angka 76,38%.

Rasio keuangan lainnya seperti return on asset (ROA) juga turun ke angka 1,65,% dari posisi sebelumnya 2,82%. Seakan tidak mau kalah, return on equity (ROE) perusahaan juga ikut turun ke angka 13,35% dari posisi sebelumnya 22,43%.

Entah karena itu atau oleh sebab lain para eksekutif dan semua kepala cabang bank itu membuat surat ke semua pemegang saham dan OJK. Para pemegang saham tersebut pemerintah provinsi Sumatera Barat dan semua bupati walikota se provinsi itu.

Lantaran hal tersebut, pemegang saham menuntut untuk segera diadakan RUPS LB untuk memberhentikan Direktur Utama dan juga Direktur Kredit. Disamping itu, semua pejabat eksekutif (Kepala Divisi dan semua Kepala cabang) juga membuat surat mosi tidak percaya untuk Direktur Utama dan Direktur Kredit. Surat tersebut juga ditujukan kepada Gubernur, Walikota, Bupati serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

(by/agb/gs)

Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News