Dana Haji Harus Diinvestasikan, Wapres JK: Kalau Enggak, Ini Bangkrut

BENTENGSUMBAR.COM - Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan keputusan pemerintah untuk menginvestasikan terlebih dahulu dana haji ke sektor-sektor produktif seperti proyek infrastruktur perlu dilakukan. Selain turut membantu pembangunan, kebijakan itu perlu diterapkan supaya calon jemaah haji sendiri tak batal melaksanakan ibadah mereka.

Menurut JK, dana berupa uang muka biaya ibadah haji yang diendapkan untuk perjalanan haji – yang baru bisa dilakukan beberapa tahun ke depan – memiliki risiko menjadi berkurang nilainya akibat inflasi. Maka, penginvestasian adalah strategi yang bisa dilakukan untuk mencegah hal itu terjadi.

"Harus diinvestasikan lebih tinggi dari inflasi. Kalau enggak, ini bangkrut. Orang bisa-bisa tidak jadi naik haji. Itu alasannya," ujar JK di Makassar, Sulawesi Selatan, kemaren.

Lagipula, JK menyampaikan, pemerintah melalui Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) akan menginvestasikan dana di proyek-proyek strategis, yang diprediksi kecil kemungkinan dapat merugi. Proyek itu misalnya pelabuhan, jalan tol, hingga perkebunan kelapa sawit. Cara itu dinilai sebagai langkah terbaik untuk menjaga dana. Di sisi lain, ada keuntungan berupa infrastruktur yang terbangun dari diinvestasikannya dana.

"Harus diinvestasikan di (perkebunan) sawit atau jalan tol, yang dibayarnya juga naik terus," ujar JK.

Sejauh ini, Kementerian Agama menempatkan dana haji ini di tiga instrumen keuangan, yakni Surat Utang Negara (SUN), Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan deposito berjangka berbasis syariah.

Direktur Pengelolaan Dana Haji Kementerian Agama, Ramadan Harisman, mengatakan per 31 Desember 2016, penempatan dana haji di SBSN sebesar Rp35,65 triliun, deposito berjangka syariah sebesar Rp54,57 triliun, dan SUN sebesar sebesar US$10 juta atau Rp136 miliar. Sedangkan jumlah DAU pada tahun 2016 ditaksir mencapai Rp3 triliun lebih. 

(by/vv)

Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News