Terakhir, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Republik Indonesia (RI) Muhadjir ikut melarang menonton film tersebut dengan melibatkan siswa Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).
"Film tersebut bukan konsumsi anak SD dan SMP. Itu sebabnya film tersebut dulunya diputar pukul 10.00 malam," ujarnya usai kegiatan penganugerahan gelar Doktor Honoris Causa (HC) pada Megawati Soekarnoputri di UNP Padang, Rabu, 27 September 2017.
Terkait dengan adanya surat edaran (SE) Dinas Pendidikan Kota Padang, tentang diwajibkan siswa SD dan SMP menonton dan membuat resume, Muhadjir menegaskan akan memberikan sanksi jika surat edaran tersebut tidak ditarik.
Menyikapi pernyataan Mendikbud terhadap pelarangan tersebut, Walikota Padang, H. Mahyeldi Ansharullah hanya tersenyum. Menurutnya, jika menteri ingin melarang silahkan saja. Itu menurut Mahyeldi sah-sah saja. Namun, menurut Mahyeldi pelarangan tidak bisa secara lisan atau titah raja semasa zaman kerajaan.
"Kalau Menteri ingin melarang, mestinya dilakukan secara tertulis. Minimal dalam bentuk surat edaran. Jadi tidak bisa secara pernyataan lisan saja," usai Shalat Ashar di Masjid Balaikota, Aie Pacah, Padang, Kamis, 28 September 2017.
Terkait rencana RT 04/RW 11 Kelurahan Banuaran, Kecamatan Lubuk Begalung, yang juga akan melaksanakan nonton bareng, Mahyeldi ikut memberi dukungan.
"Sangat bagus sekali, terutama untuk memperkuat silaturahim di komplek perumahan. Namun, sebaiknya tetap berkoordinasi dengan lurah, pemerintah kecamatan dan aparat terkait," ujarnya.
(by/saribulih)
Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News
BERITA SEBELUMNYA
« Prev Post
« Prev Post
BERITA BERIKUTNYA
Next Post »
Next Post »
