PADANG

SUMBAR

Nasional

Parlementaria

Waduh, DPR Bingung dengan Wacana Presiden yang Akan Jual Anak Usaha BUMN

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Mochamad Hekal mengatakan, sedikit banyak wacana atau keinginan yang dilontarkan Jokowi tersebut dapat berimbas pada performa direksi-direksi BUMN itu sendiri.

Waduh, DPR Bingung dengan Wacana Presiden yang Akan Jual Anak Usaha BUMN
BENTENGSUMBAR.COM - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Mochamad Hekal mengaku bingung dengan Presiden Jokowi yang berwacana ingin menjual atau memerger 800 perusahaan atau anak usaha milik BUMN.

“Saya jadi bingung dengan sikap Presiden, enggak jelas gitu. Janji pemilu mau buyback Indosat, itu cuma bekas 1 BUMN, sekarang malah mau jual 800. Saya gagal paham maksud beliau terhadap BUMN kita,” ujar Hekal di Jakarta, Kamis, 5 Oktober 2017, sebagaimana dilansir aktual.com.

Tak hanya itu, lanjut Hekal, presiden Jokowi juga pernah menyuruh BUMN menjual asset infrastruktur dan menbangun infrastruktur lalu menjualnya ke swasta.

“Masa Presiden eggak ngerti, masa pembangunan suatu proyek sampai dengan proyek itu berhasil beroperasi, adalah periode yang paling berisko bagi proyek itu tersebut. Masa setelah proyek jadi dan tinggal dinikmati, suruh jual ke swasta. Terus yang nikmatin swasta?,” kata Politisi Gerindra ini.

Jikapun ada alasan menjual atau memerger anak usaha BUMN agar tidak memberatkan keuangan negara, kata dia, itu alasan yang kurang masuk akal.

“Kalau soal keuangan negara itu alasan klasik. Dulu pemerintah dengan bodohnya jual-jual aset bagus yang dipegang BPPN. Seperti BCA dan lain-lain. Coba lihat sekarang nilainya berapa. Dulu kita jual berapa. Itu sejarah belum lama. Masa sudah lupa,” katanya.

Menurut Hekal, apa yang menjadi keinginan presiden Jokowi dalam hal ini sangat bertolakbelakang dengan keinginan para pembantunya.

“Soalnya saya lihat sikap menteri berbeda, yaitu ingin BUMN semakin besar dan menjadi agent of development. Tapi presiden suruh jual-jual. Bakal gak jelas nih nasib BUMN kita,” katanya.

Selain itu, lanjut dia, sedikit banyak wacana atau keinginan yang dilontarkan Jokowi tersebut dapat berimbas pada performa direksi-direksi BUMN itu sendiri.

“Wah dampaknya dashyat. Coba bayangkan anda sebagai direksi di BUMN tersebut, bisa macam-macam tuh reaksinya. Ada yang jadi malas-malasan, ada yang semangat mau jadi calo terhadap BUMN tersebut, dan mungkin ada yang aji mumpung dan lain-lain,” ungkap Hekal.

Yang jelas, kata dia, semangat moral direksi BUMN akan sedikit terguncang dengan adanya keinginan yang disampaikan presiden Jokowi itu.

“Disuatu perusahaan, komitmen pemegang saham sangat penting. Ini kan seakan-akan pemegang saham sudah tidak komit. Yah ilang semangat para direksi untuk membenahi perusahaan, buat apa capek-capek wong mau dijual.. gitu loh. Dan presiden lupa, itu BUMN-BUMN bukan punya dia, punya rakyat. itu perlu persetujuan DPR,” pungkasnya.

Sebelumnya, sebagaimana dilansir metrotvnews.com, Presiden Joko Widodo menyepakati usulan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia untuk melebur sedikitnya 800 anak perusahan BUMN yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Usulan tersebut telah disampaikan Presiden kepada para menteri dalam sidang kabinet paripurna.

"Saya sudah perintahkan kemarin, yang 800 dimerger. Atau kalau perlu dijual," kata Presiden menutup Rakornas Kadin 2017 di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Selasa 3 Oktober 2017.

Presiden mengungkapkan, saat ini terdapat lebih dari 800 anak perusahaan BUMN dari total 118 perusahaan induk BUMN. Jumlah tersebut memang harus dilebur untuk menciptakan efesiensi. Terlebih kata Presiden, banyak anak perusahaan yang mengerjakan proyek di luar koridor perusahan pelat merah.

"Ngapain BUMN ngurusin katering, nyuci baju. Langsung saya tunjuk langsung. Saya terbiasa blakblakan seperti itu. Untuk apa gitu," tutur dia.

Menurutnya, jumlah anak perusahaan BUMN yang ada saat ini muncul jauh sebelum dirinya menjabat orang nomor satu di Indonesia. Presiden mengaku heran kenapa hal tersebut baru dikeluhkan menjelang masa pemerintahannya berakhir.

"Tapi yang buat anak cucu cicit bukan saya, kan sudah ada dari dulu. Kenapa ngomongnya baru sekarang bapak ibu. Jangan-jangan  juga ada yang main politik," imbuh mantan Gubernur DKI Jakarta ini.

Meski demikian, Presiden sudah memerintahkan proyek pembangunan infrastruktur di daerah digarap oleh swasta.

"Saya sudah perintahkan untuk yang berkaitan dengan BUMN yang didaerah. Diusulkan ke pengusaha-pengusaha yang ada di daerah. Pada pertemuan berikut saya minta masukan problem disetiap daerah apa," tutupnya.

(ongga)

Previous
« Prev Post

Komentar Anda:

Loading...

Formulir Kontal

Nama

Email *

Pesan *