PBB Ultimatum Pemerintah Myanmar

BENTENGSUMBAR. COM - Komite Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan, CEDAW yang merupakan salah satu badan PBB, menuntut pemerintah Myanmar untuk memberikan laporan luar biasa terkait pemerkosaan dan pelecehan seksual yang dilakukan aparat keamanan negara itu terhadap perempuan dan remaja putri Rohingya, paling lambat dalam waktu enam bulan.

Kantor berita Reuters (28/11) melaporkan, Komite Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan, CEDAW, Selasa (28/11) meminta pemerintah Myanmar memberikan laporan terkait detail kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk pemerkosaan terhadap perempuan dan remaja putri Rohingya, rincian jumlah anak-anak dan perempaun korban tewas akibat sebab-sebab non-alami selama gelombang kekerasan terbaru terjadi di Rakhine.

Badan PBB ini juga meminta informasi tentang penyelidikan, penangkapan, penuntutan dan hukuman terhadap pelaku kekerasan, termasuk personil militer Myanmar yang dinyatakan bersalah melakukan kejahatan tersebut.

Selain itu, CEDAW meminta informasi soal penunjukkan beberapa batalyon militer untuk melakukan operasi pembersihan etnis di negara bagian Rakhine sejak 25 Agustus 2017 dan siapa yang bertanggung jawab atas batalyon-batalyon tersebut. 

(parstoday)

Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News