Jawab Tudingan Fadli Zon dan Fahri Hamzah, Ngabalin: Moralnya Terganggu

BENTENGSUMBAR. COM - Diangkatnya Ali Ngabalin, tenaga ahli Kedeputian IV Kantor Staf Kepresidenan menjadi Anggota Dewan Komisaris PT Angkasa Pura I banyak menuai kritik.

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menilai pengangkatan Ali Mochtar Ngabalin sebagai Komisaris Angkasa Pura I sebagai bentuk hadiah. Sebab, selama ini Ngabalin selalu membela Presiden Joko Widodo. 

"Iya mungkin ini hadiah (untuk Ngabalin karena membela Jokowi). Saya kira tepatlah istilah itu," kata Fadli di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis, 19 Juli 2018. 

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu pun mengkritik pengangkatan tersebut. Fadli menyebut pemerintah selama ini terus-menerus memberikan jabatan-jabatan profesional ke pihak yang tidak mempunyai kompetensi di bidangnya. 

"Sehingga akhirnya BUMN itu menjadi sapi perahan aja. BUMN menjadi tempat penampungan bagi tim sukses, eks tim sukses. Harusnya lebih banyak orang-orang profesional di bidangnya," ujarnya. 

Fadli pun meminta pemerintah mengoreksi kebijakan-kebijakan yang dinilainya tidak tepat. Dia juga meminta pemerintah lebih mengedepankan kalangan profesional untuk memegang jabatan strategis di BUMN. 

"Hasilnya kayak begini, BUMN kita amburadul, karena BUMN kita orang-orangnya bukan orang profesional," cetus Fadli. 

Bagi-bagi Jabatan

Salah satunya dari Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah. Fahri menilai, diangkatnya Ali bisa membuat BUMN rusak.

Ia beranggapan BUMN harus diisi oleh orang-orang profesional yang ingin membesarkan BUMN, bukan dari kalangan politik terlebih orang dekat dengan Presiden Joko Widodo.

"BUMN, begitu komisarisnya masuk politik juga begitu permainan politik masuk proyek-proyek di politik kan. 'Pak Ali Dewan Komisaris Angkasa Pura wah saya ada pengadaan pengadaan belalai nih kita mau ngerjain run away kontak Pak Ali' itu jadi rusak BUMN kita itu," ujar Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 20 Juli 2018.

Fahri juga menilai bahwa masuknya Ali di BUMN merupakan bagi-bagi jabatan oleh pemerintah yang dilakukan guna memberikan uang tambahan pejabat terdekat presiden.

"Ada kebingungan membiayai orang-orang yang bekerja sebagai political appointy di sekitar Presiden. Itu mungkin karena dianggap gajinya kecil ya, berapa sih gaji seorang jubir presiden sementara tanggung jawabnya besar akhirnya muncullah opsi dengan membiayainya dengan tambahan menjadikannya sebagai komisaris BUMN," terang Fahri.

Reaksi Ngabalin

Staf Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Ali Mochtar Ngabalin, menanggapi kritik yang mengalir kepadanya soal jabatan Komisaris Angkasa Pura I. 

Ngabalin mengatakan, tudingan tersebut datang dari orang-orang yang sirik atas kerja kerasnya membantu Jokowi. Menurut dia, kritikan yang datang dari berbagai pihak itu seperti pernyataan yang patut ditertawai oleh anak sekolah dasar (SD).

“Itu istilah yang datang dari manusia-manusia yang sirik. Manusia-manusia yang intelektual knowledge-nya terganggu. Kalau pernyataan itu datang dari Wakil Ketua Umum Partai Gerindra dan Wakil Ketua DPR, sayang kalau seorang pimpinan parlemen membuat pernyataan yang ditertawai oleh anak SD,” kata Ngabalin di Hotel Redtop, Pecenongan, Jakarta Pusat, Jumat, 20 Juli 2018.

Ngabalin mengaku, jabatan yang ia dapat sebagai Komisaris AP I tak didapat dengan cuma-cuma. Untuk mendapat jabatan itu, ia turut ikut menjalani proses seleksi. Termasuk harta kekayaan Ngabalin yang ada di rekening banknya.

“Orang menjadi komisaris dari sebuah perusahaan tipe A itu bukan serta merta. Saya itu ditanya, diseleksi, diperiksa. Posisi, jabatan, kemampuan bahasa sampai lima tahun jadi parlemen, sekolah, latar belakang keluarga. Rekening saya diperiksa. Jadi bukan serta merta,” ujar politikus Golkar itu. 

Oleh karena itu, kata Ngabalin, sangat tidak tepat apabila orang-orang menyebut jika jabatan Komisaris AP-I itu ia dapat atas bagi-bagi jabatan yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. 

“Makanya saya bilang orang yang bilang bagi-bagi jabatan itu memang intelektual knowledge-nya pertama lemah, kedua moralnya terganggu. Bangsa ini tidak boleh mengajari publik dengan pernyataan yang sesat dan menyesatkan,” tutup Ngabalin.

(Sumber: detik.com/tribunnews.com/kumparan.com)

Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News