Koalisi Perempuan Indonesia Tegaskan Tak Pilih Pelanggar HAM

BENTENGSUMBAR. COM - Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) menegaskan tak akan memilih calon legislatif (caleg) atau calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yang punya catatan melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) di masa lalu, dalam Pemilu 2019 mendatang.

Hal tersebut dinyatakan Sekretaris Jenderal (Sekjen) KPI, Dian Kartika Sari dalam jumpa pers di sebuah hotel, Jalan Guntur No.9, Jakarta Selatan, Minggu, 3 Februari 2019.

Menurut Dian, pelanggar HAM tak layak untuk duduk di jabatan publik mana pun, termasuk legislatif dan eksekutif. "Jadi kita menerbitkan juga ketetapan rakernas (rapat kerja nasional), surat ketetapan rakernas tentang kriteria (caleg, capres, dan cawapres). Di kriterianya itu disebutkan, bukan pelanggar HAM, bukan pelaku KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme)," kata Dian Kartika Sari.

Selain tidak memilih pelanggar HAM dan pelaku KKN, KPI juga memiliki sikap untuk tidak memilih pelaku poligami.

Dian juga menegaskan, sikap KPI dalam pemilu 2019 mendatang tidak akan golput atau akan menggunakan hak pilih.

Namun, pilihan dibebaskan kepada semua anggota atau simpatisan berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan. 



(Source: tribunnews.com)

Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News