TKN Luruskan Istilah 'Propaganda Rusia' yang Diucapkan Jokowi

BENTENGSUMBAR. COM - Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin meluruskan istilah 'propaganda Rusia' yang diucapkan capres petahana nomor urut 01 itu agar tidak menjadi kesalahpahaman. Menurut TKN, yang dimaksud Jokowi ialah dugaan perbantuan konsultan politik dari Rusia kepada salah satu timses paslon tertentu.

"Yang dimaksud itu bukan Rusia sebagai negara, pemerintah, bangsa. Tetapi dugaan dibantu oleh konsultan dari Rusia dengan mengembangkan strategi politik menebar ketakutan, pesimisme, di tengah dan memproduksi hoaks di tengah masyarakat masyarakat," kata Wakil Ketua TKN Abdul Kadir Karding kepada wartawan, Senin, 4 Februari 2019.

Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menuturkan, Jokowi khawatir terhadap kondisi bangsa saat ini lantaran acap kali diisi dengan pesimisme, narasi ketakutan dan hoaks oleh paslon tertentu. Padahal, budaya masyarakat Indonesia sangat memegang teguh aspek kejujuran dan sopan santun.

"Di mana politik ini, dibangun atas dasar membangun pesimisme membangun ketakutan memproduksi hoaks sebanyak-banyaknya dan berupaya menjungkir balikan semua data dan fakta yang ada dan itu bisa memberi pengaruh kepada masyarakat. Terutama dalam memilih," terang Karding.

"Pengaruh yang pertama, yang sangat berbahaya adalah masyarakat terbiasa dengan narasi bohong, narasi sandiwara, yang orang Indonesia ini, saya kira adalah orang-orang yang memiliki karakter keadaban sopan-santun dan kejujuran tinggi. Jadi kultur ini jangan dirusak," sambungnya.

Karding menambahkan, saat ini diketahui ada salah satu paslon yang diduga menggunakan jasa konsultan asing untuk memenangi Pilpres. Konsultan asing tersebut kerap menarasikan bahwa Jokowi antek-antek asing. Padahal, petahana terus bekerja keras membangun kedaulatan dan kemandirian bangsa.

"Jadi yang dimaksud bukan Rusianya, tapi orang Rusia yang menjadi konsultan politik kelompok tertentu. Rusia adalah sahabat Indonesia," jelas dia.

Kardig memaparkan, pemerintahan Jokowi telah menguasai pos-pos energi dan tambang yang dimiliki negara, di antaranya Blok Mahakam, Freeport, Blok Rokan, dan lain sebagainya. Selain itu, kapal-kapal asing yang melaut sembarangan di Tanah Air juga ditindak tegas. Hal tersebut merupakan bukti bahwa Jokowi bukan antek asing sebagaimana dituduhkan selama ini.

"Bagaimana sikap politik kita terhadap Palestina, terhadap Rohingya, itu sangat tegas penjajahan harus dihapuskan. Bahwa eksploitasi terhadap bangsa-bangsa lain harus dihapuskan. Itu sikap kita. Dan pak Jokowi justru membangun satu militansi. Termasuk bagaimana mendorong produksi-produksi dalam negeri dicintai oleh masyarakat Indonesia," tutur Karding.

"Sementara di pihak lain ada yang kita duga menggunakan konsultan asing dan konsultan asing itu dalam artian akan memberi dampak buruk ke depan nanti dari pengetahuan politik mereka dan strategi politik mereka berdampak buruk bagi bangsa ini," tambahnya.

Jadi, sambung Karding, kalau kemudian Jokowi menyampaikan adanya penggunaan konsultan asing oleh timses paslon tertentu hal tersebut benar adanya karena ia khawatir budaya politik santun Tanah Air tercemar oleh kebohongan, dan lain sebagainya.

"Kalau kemudian pak Jokowi menyampaikan itu ke publik, saya kira itu sesuatu yang memang harus disampaikan karena kalau tidak, berbahaya, apa yang kebohongan, kenyinyiran, terus menerus dibangun bisa dipersepsi kebenaran politik yang berbahaya. Bisa ditangkap sebagai kebenaran. Ini yang berbahaya. Oleh karena itu harus kita lawan gerakan-gerakan membangun pesimisme, membangun ketakutan, gerakan-gerakan menebar hoaks dalam politik ini harus kita hadapi," bebernya.

(Source: okezone.com)

Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News