PADANG

SUMBAR

Iklan Bapenda

TKN Jokowi: Larangan Undang Menteri ke Debat Kekanak-kanakan

          TKN Jokowi: Larangan Undang Menteri ke Debat Kekanak-kanakan
Direktur Program Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Aria Bima.
TKN Jokowi: Larangan Undang Menteri ke Debat Kekanak-kanakan
BENTENGSUMBAR. COM - Direktur Program Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Aria Bima menyebut permintaan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi agar menteri tak diundang ke debat pilpres sangat kekanak-kanakan.

TKN tidak bisa menerima permintaan itu karena berangkat dari asumsi para menteri tidak netral sebab merupakan anak buah Jokowi.

"Jangan sampai kemudian kekanak-kanakan mengundang menteri adalah sesuatu yang dilihat sebagai suatu keuntungan bagi paslon 01. Itu yang berfikir salah," kata Aria saat ditemui di Kantor KPU, Jakarta, Selasa, 19 Maret 2019.

Dia mengingatkan selama ini tokoh dari BPN, seperti Zulkifli Hasan dan Fadli Zon datang ke debat atas undangan sebagai pimpinan DPR dan MPR.

Aria berujar seharusnya bukan membatasi menteri untuk tidak diundang. Akan tetapi mengingatkan para menteri untuk hadir sebagai pejabat negara dan menjaga netralitas.

"Bentuk kesadaran, jangan berpikir terlalu kerdil. Sehingga kehormatan lembaga negara dinegosiasikan argumentasi yang tidak perlu," ujarnya.

Lebih lanjut, Aria mengatakan TKN akan tetap meminta KPU untuk mengundang menteri. Namun, apapun keputusan KPU, kata Aria, TKN akan menghormatinya.

"Tidak mengundang tidak apa-apa, asalkan dengan alasan jumlah kursi yang tidak cukup makanya tidak diundang. Bukan karena background politiknya," tutur dia.

Sebelumnya, KPU mengatakan tak akan lagi mengundang menteri aktif dalam debat keempat dan kelima. Hal ini merupakan usulan dari BPN yang telah dibahas dalam rapat bersama.

Keputusan ini menyusul insiden kericuhan di debat kedua. Saat itu, Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan ikut dalam keributan dan dinilai BPN membela Jokowi.

"KPU diusulkan untuk tidak mengundang para menteri. Perkara nanti para menteri itu diundang dari alokasi undangan TKN atau BPN, dipersilakan," kata Komisioner KPU Wahyu Setiawan, Senin, 18 Maret 2019.

(Source: CNNIndonesia.com)
Sebelumnya
« Prev Post
Selanjutnya
Next Post »
Loading...
loading...

Komentar Anda:

Formulir Kontal

Nama

Email *

Pesan *