Ketua Komite Peralihan Aceh (KPA) dan Ketua DPA Partai Aceh (PA) ini mengeluarkan pendapat mengejutkan.
“Alhamudlillah, kita melihat saat ini, negara kita di Indonesia tak jelas soal keadilan dan demokrasi. Indonesia di ambang kehancuran dari sisi apa saja. Itu sebabnya, maaf Pak Pangdam, ke depan Aceh kita minta referendum saja,” begitu tegas Mualem yang disambut tepuk tangan dan yel-yel hidup Mualem.
Pendapat dan keinginan itu disampaikan Mualem dalam sambutannya pada peringatan Kesembilan Tahun (3 Juni 2010-3 Juni 2019), wafatnya Wali Neugara Aceh, Paduka Yang Mulia Tgk Muhammad Hasan Ditiro dan acara buka bersama di salah satu Gedung Amel Banda Aceh, Senin malam, 27 Mei 2019.
Menurut Mualem, pihaknya sudah mengkaji dan melakukan instropeksi diri terhadap berbagai kelemahan dan kemajuan yang perlu diperbaiki pada masa mendatang. Berdasarkan pengalaman itulah menurut Mualem, Aceh harus melihat dan meretas jalannya sendiri di masa depan.
“Karena, sesuai dengan Indonesia, tercatat ada bahasa, rakyat dan daerah (wilayah). Karena itu dengan kerendahan hati, dan supaya tercium juga ke Jakarta. Hasrat rakyat dan Bangsa Aceh untuk berdiri di atas kaki sendiri,” ungkap Mualem yang kembali mendapat tepuk tangan dari kader PA dan mantan kombatan GAM yang hadir.
Mualem menilai, Indonesia tak lama lagi akan dijajah asing. “Kita tahu bahwa Indonesia, beberapa saat lagi akan dijajah oleh asing, itu yang kita khawatirkan. Karena itu, Aceh lebih baik mengikuti Timor Timur, kenapa Aceh tidak,” ujar Mualem.
Hadir saat itu Forkopimda Aceh (masing-masing diwakili) serta para Bupati dan Wali kota dari Partai Aceh, anggota DPRA Partai Aceh serta partai nasional.
“Dari pada kita dijajah orang lain, lebih baik kita (Aceh) berdiri di atas kaki sendiri. Mudah-mudahan, ini adalah satu usaha dan pemikiran bangsa Aceh saat ini. Mudah-mudahan dengan niat kita semua, lebih baik kita mengikuti Timor-Timur, Insya Allah,” tegas Mualem kembali yang disambut yel-yel hidup Mualem dan “merdeka”.
Didukung Senator
Pernyataan Mualem tersebut langsung disambut senator asal Aceh. Anggota DPD RI, Fachrul Razi menegaskan, referendum adalah solusi damai hak konstitusional warga negara.
Anggota DPD RI lainnya, Fachrul Razi menegaskan, referendum adalah solusi damai hak konstitusional warga negara.
“Mengapa saya berbicara referendum? Karena saya wakil Aceh di pusat. Jika rakyat Aceh menginginkan referendum, sebagai wakil Aceh sangat wajar saya memperjuangkan itu,” tegas Fachrul Razi melalui pesan singkat Selasa dinihari, 28 Mei 2019.
Senator atau anggota DPD RI asal Aceh yang juga Pimpinan Komite I DPD RI ini memberikan perhatian serius jika Aceh melakukan referendum secara resmi.
“Mungkin jika pendapat ini saya sampaikan sebelum Pileg, 17 April 2019 lalu, bisa saja dituding mencuri start dan membuat pencitraan. Tapi Pileg sudah selesai dan rakyat Aceh masih memberi amanah kepada saya. Karena itu, sepatutnya saya menampung aspirasi tersebut,” tegas putra Aceh Utara ini.
Sambutan juga diberikan oleh Rafli Kande, anggota DPD RI yang terpilih kembali sebagai anggota DPR RI dari PKS.
“Kalau kita belajar dari patahan sejarah bangsa Indonesia di masa lalu, selalu ada efek ganda baik di tingkat pusat maupun daerah, apalagi khusus untuk Aceh. Referendum menjadi alternatif untuk mempertegas kewibawaan antara pemerintah pusat dengan pemerintah Aceh,” kata Rafli Kande dalam rilisnya yang dikirim ke Waspadaaceh.com, Selasa, 28 Mei 2019.
Dikatakannya, bila merunut ke belakang hampir satu abad usia Indonesia merdeka, Aceh benar-benar telah mewakafkan cintanya lahir dan bantin untuk Indonesia.
“Bagi Aceh adalah martabat tertinggi pemerintah pusat adalah kemandirian daerah. Kondisi nasional yang kian mencekam ini, maka referendum jilid II lebih afdhol bagi Aceh sebagian jalan tengah untuk kebaikan Aceh dan Indonesia,” tegas Fafli Kande, yang mengawali karir politik sebagai seniman ini.
(by/pojoksatu.id/waspadaaceh.com)
Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News
BERITA SEBELUMNYA
« Prev Post
« Prev Post
BERITA BERIKUTNYA
Next Post »
Next Post »