Soal Penolakan Hasil Pemilu, Ini Kata Wakil Ketua DPRD Kota Padang

BENTENGSUMBAR.COM - Penolakan hasil pemilu presiden (Pilpres) oleh kubu Prabowo-Sandi mendapat respon dari berbagai pihak, termasuk dari Wakil Ketua DPRD Kota Padang, Wahyu Iramana Putra. 

Menurut Wahyu, jika kubu Prabowo-Subianto menolak hasil pilpres, maka sudah semestinya juga menolak hasil pemilihan anggota legislatif (Pileg). Pasalnya, antara pilpres dan pileg digelar serentak, sehingga jika salah satunya dituding curang, maka sudah pasti berimbas ke yang lain. 

"Kalau Prabowo Subianto beserta seluruh timnya, baik partai pengusung dan pendukung serta relawan-relawannya menolak hasil pilpres, sudah dapat dipastikan bahwa hasil pileg pun mereka pasti tidak setuju, karena penuh kecurangan menurut mereka," ujarnya kepada BentengSumbar.com melalui pesan WhatsApp, Kamis, 16 Mei 2019.

Apatah lagi, katanya, jika mereka tidak percaya dengan semua lembaga penyelenggara pemilu, seperti KPU, Bawaslu, dan Gakumdu, dimana di dalamnya ada polisi, dan jaksa. "Saya tertarik dengan peryataan saudara Andre Rosiade, dimana di sini, di wilayah pemilihannya, sudah terjadi kecurangan dalam pelaksanaan pemilu. Namun, kelihatannya seperti damai," jelasnya.

Padahal, jelasnya, kecurangan itu massif, dan sistemik. Bahkan kata Wahyu, sudah terjadi semenjak pemilihan Wali Kota Padang. "Misalnya, DPT bermasalah, ada ribuan orang yang mempunyai surat panggilan pemilihan ganda di Kota Padang. Ini bisa dibuka data. Selain itu, semua petugas  direkrut untuk diarahkan kepada salah calon, membiarkan Money politik begitu hebat di Kota Padang," pungkasnya.

Tak hanya itu, ungkap Wahyu, membiarkan hasutan-hasutan oleh ASN, mubaligh, dan ustadz di tempat ibadah dengan meneriakan penista agama, membiarkan perhitungan yang salah disetiap TPS, tetapi 90 persen kesalahan untuk caleg partai pendukung dan pengusung capres 02.

"Yang hebatnya lagi, pada PSU (Pemilihan Ulang) di TPS, begitu nyata kayak pasaran selewerannya money politik, tapi seakan dibiarkan saja dan hebatnya lagi malah yang diulang ada yang tertentu saja, ada yang presiden saja, ada presiden, DPD, DPRI, ada sampai DPRD Provinsi saja. Malah anehnya, provinsi diulang, tapi kota, kabupaten tidak," jelasnya.

Wahyu menilai, gertak tim Prabowo adalah ancaman seekor harimau yang tidak punya gigi alias harimau ompong. "Saya boleh mengatakan kalau bicara di Kota Padang, kecurangan yang massif  sistemik itu dilakukan oleh partai pengusung, pendukung serta relawan-relawan capres 02, dan saya boleh mengatakan maling teriak maling. Kenapa? Saya katakan semua pelaksana kaki tangannya, ada laporan ke Bawaslu dan ke KPU tidak diacuhkan, malah kalau saya buka ada caleg yang tidak melewati proses atau persyaratan caleg tapi bisa menjadi caleg dan terpilih lagi, seperti seorang terpidana dan yang lainnya," ungkap Ketua DPD Partai Golkar Kota Padang ini.

(by)

Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News