"Rekonsiliasi penting karena pemerintah harus tenang, pemerintah harus konsentrasikan seluruh waktu, pikiran, dan tenaga untuk menyelesaikan agenda-agenda bangsa, agenda kerakyatan," ujar Ngabalin kepada wartawan di kawasan Senayan, Sabtu, 6 Juli 2019.
Sementara itu, soal keinginan Dahnil agar Habib Rizieq dibawa kembali ke Indonesia, Ngabalin menyebut penegakan hukum tak boleh dicampuri urusan politik.
"Dalam posisi Habib Rizieq, tentu nanti pemerintah dan penegakan hukum punya pertimbangan-pertimbangan karena aspek hukum kan dari banyak aspek yang harus dipertimbangkan," ujarnya.
Selain itu, rekonsiliasi dinilai Ngabalin bukan soal keharusan parpol berkoalisi. Rekonsiliasi, menurutnya, harus dimanfaatkan untuk memastikan komunikasi yang baik dan intensif di semua kalangan masyarakat.
"Mungkin Jokowi dan Prabowo dan orang-orang hebat sudah bisa ketemu. Tapi kalangan bawahnya harus diikhtiarkan, harus diusahakan. Tidak boleh tidak," kata Ngabalin berbicara soal pentingnya masyarakat bersatu.
Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengatakan rekonsiliasi dilakukan untuk membicarakan masalah bangsa dan negara, bukan perseorangan. Moeldoko juga sebelumnya menilai rekonsiliasi tak lagi menjadi agenda prioritas Jokowi.
"Kita bicaranya sekali lagi bicara negara, sepanjang itu hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan negara, national interest harus berpikir lebih panjang, jangan terjebak pemikiran pragmatis, nanti menjadi mengganggu sistem negara ini," kata Moeldoko di Kantor Staf Kepresidenan, Jalan Veteran, Jakarta Pusat, Jumat, 5 Juli 2019.
(Source: detik.com)
Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News
BERITA SEBELUMNYA
« Prev Post
« Prev Post
BERITA BERIKUTNYA
Next Post »
Next Post »