PKB soal Jatah Kursi Jokowi: Rugi Kalau Tidak Bertambah

BENTENGSUMBAR.COM - Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) Jazilul Fawaid mengatakan partainya berharap jatah kursi menteri di pemerintahan Joko Widodo periode kedua bertambah. Menurut dia, kalau kursi menteri untuk PKB sama saja dengan periode pertama, maka sama saja rugi.

"Mudah-mudahan PKB lebih beruntung, itu artinya kalau kemarin dapat katakanlah empat, besok tambah, itu beruntung. Kalau sama saja, ibarat usaha, masih rugi. Tapi kalau berkurang itu celaka," kata Jazilul saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Rabu, 17 Juli 2019.

Dia mengatakan pihaknya masih menunggu rumusan nomenklatur jatah menteri untuk PKB hingga saat ini. Sejauh ini PKB hanya menyiapkan nama-nama kader yang potensial untuk ditunjuk menjadi menteri.

Jazilul berkata, PKB pun siap untuk kembali menunjuk kadernya mengisi salah satu pos, yakni Menteri Ketenagakerjaan di periode kedua Jokowi.

"Itu haknya Jokowi, tapi Jokowi yang menilai apakah pantas itu. Kalau dirasa pantas, PKB terima saja," katanya.

Sebelumnya, Ketua DPP PKB Lukman Edy mengatakan bahwa pihaknya berencana mengusulkan 34 nama kader kepada Jokowi untuk mengisi 34 pos kementerian.

Lukman menyebut rencana itu mengemuka setelah PKB menampung usulan dari sejumlah pihak belakangan ini.

"Malah kita disarankan kenapa enggak kirim 34, yang 34 orang punya kualifikasi terhadap 34 kementerian. Kenapa PKB enggak kirim 34 nama yang punya kualifikasi 34 kementerian, sehingga Pak Jokowi punya perbandingan usulan lain," kata Lukman saat ditemui di kawasan SCBD, Jakarta, Jumat, 12 Juli 2019.

Lukman menyatakan PKB berani untuk menyodorkan 34 nama agar Jokowi punya banyak opsi untuk memilih calon menteri. Lukman yakin kader-kader PKB yang diajukan nanti mampu mengisi jabatan sekaliber menteri. 

Diketahui, dalam periode pertama pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla, PKB mendapat empat kursi menteri. Keempatnya, yakni Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi; Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dakhiri; Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi M. Nasir; serta Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo.

(Source: cnnindonesia.com)

Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News