"Amanat TAP MPR RI No 6/Tahun 2000 Presiden Tak Dipercaya Rakyat Wajib Mundur," demikian tulisan dalam salah satu spanduk yang dibawa beberapa orang berpakaian PAM Parade Tauhid saat berarak ke arah Istana Negara.
Setelah foto ini tersebar, warganet langsung melontarkan berbagai kritikan karena menurut mereka, peserta aksi keliru menggunakan TAP MPR No.6 tahun 2000 sebagai dasar untuk pengunduran diri bagi presiden.
Menurut mereka, TAP MPR No.6 tahun 2000 mengatur tentang Pemisahan antara TNI dan Kepolisian Republik Indonesia.
Sebenernya enggak ada sih larangan buat jadi bego. Akan tetapi... pic.twitter.com/BZI5JAqScq— tc (@pradewitch) September 28, 2019
Namun, salah satu peserta aksi tetap berkeras bahwa TAP MPR itu merupakan regulasi yang mengatur presiden bisa mundur dari jabatannya bila rakyat tak percaya lagi oleh masyarakat.
"Aturan ini ngatur agar Jokowi bisa mundur dari jabatannya karena rakyat sekarang sudah banyak yang enggak percaya lagi sama dia," kata salah satu peserta aksi yang enggan disebut namanya itu kepada CNNIndonesia.com.
Ketetapan MPR nomor VI/MPR/2000 sendiri sebenarnya memang mengatur pemisahan TNI dan Polri. Dengan keputusan ini, Polri secara resmi kembali berdiri sendiri dan menjadi entitas yang terpisah dari militer.
TAP MPR itu juga mengatur perubahan nama resmi militer Indonesia dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI).
Peserta aksi ini sendiri tak menjelaskan kebijakan Jokowi yang mereka protes secara gamblang.
Dalam aksi itu, salah satu orator di atas mobil bertanya kepada massa aksi apakah Jokowi sudah memberikan kesejahteraan bagi masyarakat selama memimpin sebagai presiden.
"Hidup kita tambah susah apa tambah baik di zaman Jokowi?" tanya orator.
"Susaaaaah," teriak para peserta.
(by/CNNIndonesia.com)
Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News
BERITA SEBELUMNYA
« Prev Post
« Prev Post
BERITA BERIKUTNYA
Next Post »
Next Post »