"Hambatan-hambatan terhadap laju pemerintah itu dihambat lembaga penegak hukum yang tidak profesional dan korup. Presiden tahu di mana letaknya. Letaknya di aparat penegak hukum," kata Mahfud dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Forkopimda di Sentul International Convention Center, Jawa Barat, Rabu 13 November 2019.
Mahfud berujar ia dan Presiden Jokowi sering bercerita tentang perilaku korup aparat hukum. Contohnya banyak kasus yang sudah jelas kesalahannya namun penegakan hukum tidak berjalan karena ada yang memblokir. "Blokirnya kolutif lagi. Ini bermain dengan ini, ini bermain dengan ini," ujarnya.
Ia mencontohkan banyak kasus pemilik tanah yang mengadu tidak pernah menjual asetnya namun tiba-tiba kepemilikannya beralih ke pengembang. Padahal, kata dia, warga pemilik tanah ini rutin membayar pajak dan memiliki bukti kepemilikan yang sah.
Namun, menurut Mahfud, saat melapor ke kepolisian dia justru ditolak dan dituduh merampas tanah tersebut. "Kasus ini ada juga di Jakarta itu. Saya bawa itu ke Ketua MA, waktu itu saya Ketua MK masih punya pengaruh, saya bilang, 'Pak ini ada orang Betawi tanahnya dirampas pengembang, ketika dia lapor polisi tanahnya malah diproses pengadilan masuk penjara. Dan di MA akhirnya bebas tapi enggak tahu nasib tanahnya sekarang'," katanya.
Selain itu, kata Mahfud, banyak putusan hukum yang sudah berkekuatan hukum tetap namun tidak bisa dieksekusi oleh aparat. "Banyak (kasus) yang sudah inkrah, putusan sudah inkrah, katanya gak bisa dieksekusi karena ini," ucap dia.
Mahfud Md menjelaskan ia telah berdiskusi dengan Kapolri dan Jaksa Agung yang baru terkait perilaku korup aparat. Harapannya hal ini bisa membantu memajukan ekonomi dan pemerintahan Indonesia. "Sehingga hukum itu tidak terkesan orang kalau punya masalah hukum takut. Misalkan benar jadi malah salah, ini tak sebentar memang tapi kalau punya tekad bisa," kata dia.
(Source: tempo.co)
Previous
« Prev Post
« Prev Post
Next
Next Post »
Next Post »