Pembangunan Fase VII Pasar Raya Butuh Dana Rp400 M, Endrizal: Karena Keterbatasan, Kita Cari Investor

BENTENGSUMBAR.COM - Adanya penolakan sebagian pihak yang mengatasnamakan pedagang pasar raya terkait pembangunan Fase VII Pasar Raya Padang yang rencananya dilakukan investor, ditanggapi oleh Kepala Dinas Perdagangan Kota Padang, Endrizal. 

Endrizal menjelaskan, karena keterbatasan dana APBD, Pemerintah Kota Padang mencari investor untuk membangun fase VII Pasar Raya Padang. 

"Karena keterbatasan dana, kita cari investor. Ya memang, investor ini berfikir supaya investasinya balik kembali, terus pasar jadi rancak," ujarnya kepada BentengSumbar.com, Ahad, 22 Desember 2019. 

Sebab, kalau menggunaan dana APBN, yaitu dana revitalisasi pasar, maka hanya sekira Rp6 miliar. "Kalau dana APBN, kalau yang murni, dana revitalisasi pasar, hanya Rp6 miliar. Kita sudah dapat tahun kemaren, maka tidak bisa dapat tahun ini," ungkapnya. 

Kalau menggunakan dana alokasi khusus, jelasnya lagi, itu paling tinggi Rp150 miliar. Sementara, kebutuhan untuk pembangunan fase VII itu sekitar Rp400 miliar sesuai dengan model yang diinginkan. 

"Itu kan jangka panjang, kita tentu tidak mungkin berfikir jangka pendek," tukuknya. 

Kalau memang ada dana APBN, kata Endrizal, maka pihaknya siap mencarikan lokasi untuk membangunnya. Misalnya di belakang SPR. 

"Di belakang SPR, kan ada terminal dan pasar yang akan kita buat. Itu kan pihak ketiga, jika mereka mengundurkan diri, maka itulah yang kita usulkan. Itu pas sekali, depan terbangun, belakang terbangun pula, sehingga terantisipasi persoalan macet di depan masjid Muhammadiyah," cakapnya.

Realistis Melihat Kondisi

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Padang, Muharlion mengaku realistis melihat kondisi yang ada terkait pembangunan Fase VII Pasar Raya Padang. 

"Kalau kita bagaimana baiknya bagi pedagang sajalah. Yang penting itu kan, kita realistis saja melihat kondisi yang ada. Ya, kalau memang ada dana APBN, ya silahkan, bagus sekali," ungkapnya, Ahad, 22 Desember 2019.

Dikatakan Muharlion, tidak mungkin membangun fase VII tersebut dengan dana APBD, sebab PAD Kota Padang sangat terbatas. Jika memakai dana APBD, maka akan menghambat program pembangunan yang lain.

"Karena PAD kita kan terbatas, kalau kita bangun dengan dana APBD. Lagian, kalau pakai dana APBD, panjang pembiacaraan kita ke DPRD. Kalau memang sama-sama setuju, tentu harus ada yang dikorbankan, salah satunya mungkin banyak program-program kepemerintahan yang kita tunda," ungkapnya.

Yang penting, kata politisi PKS ini, mana yang terbaik bagi pedagang dan tidak menimbulkan konflik. Jika pedagang berkeinginan untuk membangun sendiri dengan dana mereka fase VII tersebut, Muharlion mempersilahkannya.

"Jadi kita melihatnya begitu saja, mana yang terbaik, tidak menimbulkan konflik. Kalau memang akan dibangun oleh pedagang, boleh juga kalau pedagang sanggup," tukuknya.

Muharlion pun menyindir pihak-pihak yang berjanji akan memperjuangkan dana APBN untuk pembangunan fase VII Pasar Raya tersebut. Ia mengingatkan, jangan hanya sekedar retorika belaka, yang ujung-ujungnya justru mengecewakan pedagang.

"Bagi kita, kalau memang ada yang memperjuangkan melalui dana APBN, kita setuju-setuju saja. Kalau memang mereka mampu memperjuangkannya, tidak sekedar retorika saja, kita sambut, jangankan dengan telapak tangan, dengan niru kita sambut," pungkasnya. 

Intinya, kata Muharlion, pembangunan Fase VII Pasar Raya Padang harus dikaji secara mendalam dengan melihat segala aspek-aspeknya.

"Harus dikaji dengan mendalam segala aspek-aspeknya. Kalau investor yang membangun, harus juga ada kejelasan. Pertemukan para pedagang itu dengan investor tersebut. Terbuka, berapa sebenarnya biayanya. Yang penting tidak memberatkan bagi pedagang kita," cakapnya.

(by)

Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News