Usai Diskusi dengan Tomas Kuranji, Mastilizal Aye Sorot PSM "Nakal" Soal Pendataan Warga Miskin

BENTENGSUMBAR.COM - Sebagai Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kota Padang, Mastilizal Aye menyorot kinerja Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dalam mendata keluarga miskin yang layak menerima bantuan dari pemerintah.

"Selama ini dilakukan pendataan oleh PSM bentukan Dinas Sosial, namun faktanya banyak pendataan yang dilakukan oleh PSM tidak secara profesional, sehingga terjadi kesimpangsiuran masalah data warga miskin ini," ungkap Mastilizal Aye usai menerima masukan dari beberapa orang tokoh masyarakat (Tomas) Kuranji, Ahad, 8 Desember 2019. 

Aye, demikian Mastilizal Aye akrab disapa, menanggapi serius persoalan kinerja PSM dalam mendata warga miskin tersebut. Ia menyikapi persoalan yang terjadi di beberapa lokasi Kota Padang terkait Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau yang dikenal juga dengan istilah Basis Data Terpadu (BDT). 

"Saya melihat ini perbuatan keji. Masa data warga tidak mampu ini dimain-mainkan. Kami akan sikapi ini dengan serius di DPRD Kota Padang," cakapnya.  

Menurutnya, data kemiskinan yang tidak akurat menjadi penyebab program pemerintah tidak tepat sasaran dan rawan memicu konflik sosial di tengah-tengah masyarakat. Walaupun sudah ada Peraturan Presiden (PP) nomor: 39/2019 tentang Satu Data Indonesia, namun di lapangan masih terjadi kesimpangsiuran data.

"Sebab, data tersebut sumber dari semua bantuan orang miskin yang disalurkan oleh pemerintah. Bagi PSM yang nakal, semestinya diberi sanksi atau diberhentikan sebagai PSM," cakapnya.

Apatah lagi, tukuk Aye, sudah belasan tahun pemerintah menjalankan berbagai program bantuan tunai dan pangan untuk rakyat miskin. Diantaranya adalah Program Keluarga Harapan (PKH) dan program Beras Sejahtera (Rastra) atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

"PKH sendiri merupakan program bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM), sementara Rastra atau BPNT adalah bantuan pangan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) termasuk bantuan dari pokok-pokok pikiran anggota DPRD untuk kesejahteraan masyarakat. Semua mengacu kepada DTKS atau BDT ini, jika ini dimainkan dengan hanya memasukan kolega, familinya saja atau karena kepentingan tertentu, jelas sangat merugikan masyarakat atau pemerintah," cakapnya.

Anggota Komisi IV DPRD Kota Padang ini mempertanyakan kepada instansi terkait, seperti Dinas Sosial sebagai leding sektor pendataan warga miskin ini.  Untuk itu, pihaknya di Komisi IV DPRD Kota Padang akan memanggil dinas atau instansi terkait mempertanyakan persoalan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat terkait kinerja PSM dan penetapan DTKS atau BDT.

"Jika PSM bekerja tidak sesuai aturan, bagaimana mencapai untuk bisa Satu Data Kemiskinan. Padahal dengan Satu Data Kemiskinan yang lebih dikenali, mudah diakses oleh stakeholder terkait dan media menjadi penting. Kami dari komisi IV akan memangagil dinas terkait untuk mempertanyakan ini, apakah mekanisme penetapan DTKS ini sudah sesuai aturan yang ada," terangnya. 

Aye menegaskan, pendataan yang dilakukan oleh PSM harus melibatkan ketua RT dan RW setempat. Pasalnya, RT dan  RW lebih paham dengn kondisi warganya. Setelah pendataan dilaksanakan, maka ditetapkan melalui musyawarah Kelurahan (Muskel) yang melibatkan ketua RT dan RW, kelurahan, Babinkamtibmas dan PSM.

"Apakah Muskel ini dilaksanakan oleh pihak kelurahan dan PSM. Kalau tidak, ini akan bermasalah dengan kevalidan data tersebut. Pendataan ini dilakukan pada tahun 2011, namun pada tahun 2015 telah dilakukan pemutakhiran data oleh BPS. Sesuai atauran yang ada, pemutakhiran data dilakukan 2 kali satu tahun, yaitu setiap 6 bulan setelah musyawarah kelurahan. Kalau tidak ada musyawarah kelurahan, ini tidak benar. Kita akan minta tangkapan dari dinas terkait secepatnya, kerena ini menyangkut hak orang miskin," tandasnya.

Editor: Zamri Yahya, SHI
Laporan: Zulkifli Sikumbang 

Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News