Menko Polhukam Mahfud MD Bakal Sambangi Malaysia Bahas Teror Kelompok Abu Sayyaf

BENTENGSUMBAR.COM - Menko Polhukam Mahfud MD gerah dengan gangguan kelompok Abu Sayyaf yang terus saja menculik Warga Negara Indonesia. Dia pun merencanakan kunjungan ke Malaysia demi membahas masalah tersebut bersama pemerintah Negeri Jiran.

"Mungkin dalam waktu tidak lama saya akan ke sana membahas Abu Sayyaf. Ini mengganggu juga," kata Mahfud MD di gedung PBNU, Jakarta Pusat, Sabtu, 25 Januari 2020.

Menurut Mahfud, kelompok Abu Sayyaf hanya berani menjalankan aksi penculikan di perairan luar Indonesia. Menurut dia, aksi ini sangat meresahkan dan dibutuhkan kerjasama yang matang bersama para negara tetangga.

"Menculik orang Indonesia di perairan Malaysia dan Filipina. Kita baru bebaskan tiga, diculik lagi lima," jelas dia.

Menurut Mahfud, kelompok Abu Sayyaf menjadi salah satu gangguan teritorial terhadap Indonesia. Peran dari negara tetangga pun diperlukan untuk saling mendukung kedaulatan masing-masing.

"Oleh karena itu kerjasama Indonesia Malaysia bisa digalang lebih jauh," Mahfud menandaskan.

Sebelumnya, kasus hilangnya kapal ikan milik Malaysia yang berawak 8 WNI di perairan Tambisan, Lahad Datu, Sabah pada 16 Januari 2020 pukul 20.00 waktu setempat terkonfirmasi sebagai kasus penculikan oleh Kelompok Abu Sayyaf.

Di dalam kapal terdapat 3 awak kapal WNI yang dilepaskan penculik dan mengkonfirmasi 5 awak kapal WNI lainnya dibawa kelompok penculik.

Terkait hal ini, Menko Polhukam Mahfud Md mengatakan, akan membicarakan langkah-langkah yang akan diambil.

"Kita masih masih bicarakanlah langkah-langkahnya. Karena kita ingin menyelesaikan bukan sekedar yang 5 itu. Karena sudah terjadi berkali-kali kan? Nanti yang 5 selesai, capek kita, ada lagi, ada lagi," kata Mahfud di kantornya, Jakarta, Selasa 21 Januari 2020.

Dia menuturkan, pihaknya akan mencari solusi panjang agar hal tersebut tidak terjadi berulang-ulang. "Kita sebenarnya sedang berpikir penyelesaian yang jangka panjang bukan kasus per kasus begitu," ungkap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK).

Meski demikian, untuk 5 WNI tersebut, pihaknya akan melakukan pengintaian. Dan aparat keamanan meningkatkan kerja sama. "Kementerian Luar Negeri juga sudah melakukan kontak-kontak itu dengan Filipina dan Malaysia," jelas Mahfud.

Menurut dia, evaluasi pasti akan dilakukan. Dan tak perlu dijadwalkan. "Kalau begini, lalu dibicarakan kan itu namanya evaluasi. Rapat itu tadi kan evaluasi juga. Jadi evaluasi itu enggak perlu dijadwalkan. Harus berlangsung secara otomatis dan terus menerus," pungkasnya.

Mahfud Ingin Malaysia Ikut Aktif Usir Abu Sayyaf di Perairan Sabah

Mahfud MD minta pemerintah Malaysia berperan aktif dalam menangani perompak Abu Sayyaf di perairan Sabah, Malaysia. Indonesia sudah mendorong Malaysia tentang hal tersebut.

"Kemarin pemerintah Indonesia resmi mengeluarkan pernyataan, mohon peran aktif Malaysia dalam menangani perompakan oleh kelompok Abu Sayyaf, dimana banyak orang Indonesia saja yang ditangkap, Malaysia juga perlu ikut menangani karena selalu terjadi di perairan (Sabah) Malaysia," kata Mahfud.

Sebab, kata Mahfud, masalahnya adalah warga Malaysia yang dipulangkan saat ikut dirompak bersama warga Indonesia. Padahal dua warga negara tersebut sama-sama di bajak sama mencari ikan.

"Karena kasusnya orang Indonesia ketika ikut mencari ikan bersama orang Malaysia ikut dirompak, tapi orang Malaysia dipulangkan sementara orang Indonesia diculik. Kan itu bagi kita nggak baik," tutur Mahfud.

Mahfud akan bicara dengan pihak Malaysia agar sama-sama bertanggungjawab atas peristiwa yang terjadi. Dia bilang, sudah 44 warga Indonesia diculik dan semuanya berhasil dibebaskan. Tetapi jika penculikan terus terulang, pemerintah Indonesia akan buang-buang biaya, waktu dan sebagainya untuk membebaskan.

"Lebih baik kita memperkuat kerjasama Malaysia-Filipina-Indonesia (Mafindo) sejak zaman Bung Karno untuk mengusir perompak itu agar hubungan kerjasama antara Malaysia, Filipina dan Indonesia semakin kuat. Sekarang yang tertahan ada lima. Yang 39 sudah bebas," kata dia.

Indonesia-Malaysia bisa Kerja Sama Perjuangkan Nilai Islam

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini menyebut Indonesia dan Malaysia punya banyak kesamaan. Dia mengajak kedua negara bisa bekerja sama dalam memperjuangkan nilai-nilai Islam.

Hal itu disampaikan Mahfud dalam Diskusi Panel Harapan Baru Dunia Islam : Indonesia - Malaysia di Kantor PBNU, Jakarta, Sabtu, 25 Januari 2020. Diskusi dihadiri Ketua PBNU Said Aqil Siraj, Menteri Pertahanan Malaysia, Mohamad Sabu dan Putri Presiden ke-4 RI Yenny Wahid.

"Indonesia dan Malaysia bisa maju bersama dalam memperjuangkan nilai-nilai Islam di kedua negara karena banyak kesamaan. Saya tidak mengatakan mendirikan negara Islam, tapi nilai-nilai Islam," kata Mahfud.

Oleh sebab itu, Mahfud sering menggunakan istilah bahwa Indonesia tidak perlu negara islam, tapi perlu negara Islami. Dia bilang, hal itu merupakan kata sifat seperti kata jujur, sportif, taat hukum dan antikorupsi.

"Pokoknya yang baik-baik itu islami. Jadi kalau ada negara yang seperti itu, seperti New Zealand itu saya katakan bukan negara Islam tapi negara islami," ucap Mahfud.

Kemudian, dia menyebut, bahwa negara Indonesia dan Malaysia sama-sama ingin membangun masyarakat islami. Namun, bukanlah teokrasi islam. Kedua negara pun sama-sama percaya bahwa bernegara atau berkhilafah adalah sunnatullah. Artinya setiap manusia kodratnya bernegara.

"Dan bernegara itu dalam bahasa arab salah satunya punya pemerintahan, punya khilafah. Tetapi kedua negara Islam ini, Indonesia dan Malaysia, sama-sama berpendapat bahwa tidak ada satu sistem khilafah tertentu yang harus diikuti menurut Al-quran dan sunah rasul," tuturnya.

Maka dari itu, Indonesia memilih bentuk Republik yaitu sistem presidensiil. Sedangkan, Malaysia memilih bentuk kerajaan dengan sistem parlementer. Hal tersebut pun tidak melanggar Alquran atau sunnah.

"Karena dalam Alquran atau sunah tidak ada ajaran bentuk negara. Bahwa manusia bernegara, iya. Bentuknya seperti apa terserah," ucap Mahfud.

"Bukankah nabi juga mendirikan negara? Kenapa tak ada sistem bernegara? Tidak ada. Karena kita dilarang oleh agama kita mendirikan negara seperti yang didirikan Nabi. Karena yang didirikan Nabi itu adalah teokrasi dimana nabi mempunyai 3 kekuasaan sekaligus," sambungnya.

Lanjut Mahfud, Indonesia dan Malaysia sama-sama menganut Islam Wasathiah. Islam yang tidak berhaluan kiri dan kanan.

"Islam yang cerdas. Kalau islam yang terlalu konservatif, yang terlalu ke kanan itu tidak cerdas. Yang sana juga tidak cerdas terlalu ke kiri. Kita ingin mengembangkan nilai-nilai islami dalam bernegara," kata Mahfud.

(Sumber: merdeka.com)

Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News