Hal itu disampaikan Ma'ruf Amin usai menerima Kepala BPKP, Muhammad Yusuf Ateh. Mengutip pernyataan Wapres, Muhammad Yusuf Ateh menyatakan, monitoring dan evaluasi tersebut akan dilakukan pada anggaran bansos untuk periode 2015 hingga 2020 senilai Rp 390 triliun.
Dia menambahkan, BPKP diminta untuk melihat pengalokasian dana bansos tersebut, apakah sudah digunakan sesuai dengan peruntukannya.
"Kami mendapat tugas dari Pak wapres untuk membantu beliau melakukan Monitoring evaluasi terhadap bagaimana dampak anggaran Bansos dan subsidi 2015 untuk masyarakat kurang mampu. Uang yang besar Rp 390 triliun apa dampaknya kepada masyarakat, kegiatannya banyak ya di berbagai departemen-departemen pengaruh dampaknya pada kemiskinan berapa," ujar Yusuf di Kantor Wakil Presiden, Senin, 10 Februari 2020.
Melalui monev, kata Yusuf, lembaganya akan memberikan sejumlah data referensi kepada Wapres Ma'ruf Amin, terkait berapa dana yang dianggarkan untuk bansos, serta berapa yang dihabiskan untuk menjalankan program terkait kesejahteraan masyarakat.
"Kami akan membantu memberikan data-data dan monitoring evaluasi yang ada di lapangan pada Pak Wapres," ucap Yusuf.
"Karena banyak sekali kan anggarannya terus berapa orang desa, orang miskin yang bisa menjadi lebih baik hidupnya dengan program pemerintah yang dengan dana Rp 390 triliun," sambungnya.
Yusuf menambahkan, monev yang dilakukan merupakan bagian dari tugas pokok dan fungsi BPKP, sebagai auditor internal Presiden dan Wapres. Fungsi yang dimaksud Yusuf, terkait pengawasan penggunaan dana agar seluruhnya tepat sasaran serta digunakan untuk kepentingan masyarakat.
"Karena memang tugas Pak Wapres, dan itu tugas kami sebagai auditor internal Presiden dan Wakil Presiden untuk memberikan apa quality assurance bahwa program program ini sampai kepada masyarakat," kata Kepala BPKP, Muhammad Yusuf Ateh.
(Source: kumparan.com)
Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News
BERITA SEBELUMNYA
« Prev Post
« Prev Post
BERITA BERIKUTNYA
Next Post »
Next Post »