Cara Lain Selain Lockdown, Begini Penjelasan Mendagri Tito Karnavian

BENTENGSUMBAR.COM - Inisiatif untuk lockdown atau karantina wilayah di satu daerah atau provinsi dinilai tidak efektif untuk pencegahan penyebaran Corona Viruses Deases (Covid-19). Hal itu disebutkan lantaran, bakal berdampak secara nasional.

Karena itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) pun memberikan opsi lain sebagai upaya daerah untuk mengantisipasi masuknya virus corona.

Mendagri, Tito Karnavian mengatakan lockdown dalam bahasa hukum yakni sebuah pembatasan atau karantina diatur dalam Undang-undang (UU).

Ada empat jenis pembatasan yakni karantina rumah yang artinya orang tinggal di rumah. Kemudian, karantina rumah sakit orang tinggal dirumah sakit dirawat dan diobati. Lalu, karantina wilayah atau penutupan wilayah dan terakhir pembatasan dengan skala masiv atau besar.

"Khusus karantina wilayah itu juga diatur lagi di dalam satu pasal," kata Mendagri saat ditemui, pada Minggu malam, 22 Maret 2020. 

Dipaparkan Mendagri, karantina wilayah memiliki tujuh pertimbangan yakni: Pertama tingkat epidemilogi-nya, sampai di mana wabah itu berkembang di daerah tersebut. Kedua, tingkat bahayanya sudah seperti apa terhadap publik. Ketiga, efektivitasnya bagaimana kepada publik, keempat pertimbangan sosial ekonomi dan keamanan termasuk sumber dayanya.

"Yang saya ingat hanya itu," terangnya.

Dirinya pun telah berdiskusi dengan Gubernur DKI Jakarta, Anis Basweddan, apakah inisiatif lockdown ini efektif karena Jakarta sudah menjadi megapolitan. Bahkan, hampir menjadi satu dan tidak ada batasan dengan daerah sebelah seperti Depok, Tangerang, dan Bekasi.

Saat ini banyak jalan menuju Jakarta, seperti jalan Provinsi, Jalan Nasional dan lain sebagainya. Meskipun jalan ini ditutup tapi, ada jalan lain atau jalan tikus antara batas ini terlebih lagi dari Depok hanya dibatasi jembatan kecil yang hanya bisa dilompati saja.

"Seperti di Shanghai yang kasusnya juga lebih tinggi dibandingkan Jakarta mereka tidak melaksanakan lockdown disana," ujarnya.

Kemudian, pertimbangan ekonomi seperti di Jakarta. Peredaran uang di ibukota ini 70 persen tentunya akan berpengaruh dengan nasional dan menimbulkan krisis ekonomi. Jika ini terjadi maka ongkos akan lebih mahal lagi. Selain itu, warga pun otomatis harus diberikan dan dibiayai selama dilakukan lockdown.

Karena itu, dirinya mengingatkan banyak sekali cara untuk mencegah dan mengantisipasi penyebaran Covid-19 daripada mengambil skenario lockdown. Seperti, melakukan edukasi sampai ke semua elemen masyarakat.

Selain itu, transportasi umum juga harus menerapkan sosial distance termasuk dalam antrean Bus, LRT dan MRT. Serta memberikan bantuan vitamin, masker, disinfektan dan lain sebagainya.

"Jadi kerjakan itu dulu daripada melakukan lockdown," singkatnya.

Seperti diketahui, DKI Jakarta berencana untuk melakukam lockdown di wilayahnya sebagai upaya pencegahan penyebaran Covid-19. Tercatat, hingga saat ini terdapat 267 orang atau kasus terjadi di DKI Jakarta.

(Sumber: Gatra.com)

Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News