Pernyataan Natalius Pigai Bisa Bikin Pemerintahan Jokowi Rontok

BENTENGSUMBAR.COM - Mantan komisioner Komnas HAM Natalius Pigai menilai bahwa kualitas demokrasi di Indonesia saat ini mengalami penurunan yang sangat serius dan tajam.

Pigai pun memberikan beberapa indikator yang menjadi penyebab turunnya kualitas demokrasi di Indonesia.

Indikator pertama saat Kapolri pada 2015 mengeluarkan Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 soal Penanganan Ujaran Kebencian (hate speech).

"Keputusan itu telah menciptakan sebuah prakondisi terbatasnya kebebasan berekspresi," ujarnya seperti dikutip dari channel YouTube Talk Show tvOne, Senin, 1 Maret 2021.

Kedua, saat DPR RI mengeluarkan Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3).

Salah satu pasal yang menjadi sorotan adalah kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) melaporkan setiap orang yang merendahkan martabat anggota parlemen.

"UU MD3 tidak boleh menjadi alat ukur atau membatasi ruang bagi rakyat untuk mengatur lalu lintas artikulasi kepentingan dan pengaturan pesan negara kepada ke rakyat," imbuhnya.

Hal ketiga kata Pigai, yakni kriminalisasi yang nyata dan fakta terhadap pihak oposisi.

Indikator keempat ialah demokrasi yang poseidon (seakan-akan), revisi Undang-undang KPK, dan kekerasan terhadap Papua.

"Dari semua indikator tersebut, telah menunjukkan bahwa Indonesia sudah mengalami penurunan dari demokrasi prominen ke demokrasi seakan-akan," jelasnya

"Jadi, seakan-akan ada pemilu, tapi sesungguhnya tidak ada pemilu. Seakan-akan ada negara yang bersih dan berwibawa, tapi sesungguhnya tidak ada negara bersih," imbuhnya. 

Source: GenPI

Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News