Opini

Parlemen

Sports

Anggota Komisi III DPR Minta Polri Tindak Tegas Mafia Karantina di Bandara Soetta

          Anggota Komisi III DPR Minta Polri Tindak Tegas Mafia Karantina di Bandara Soetta
Anggota Komisi III DPR Minta Polri Tindak Tegas Mafia Karantina di Bandara Soetta.

Anggota Komisi III DPR Minta Polri Tindak Tegas Mafia Karantina di Bandara Soetta
BENTENGSUMBAR.COM - Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Gerindra Habiburokhman meminta Polri membongkar dugaan mafia karantina kesehatan yang meloloskan penumpang kedatangan luar negeri, baik WNI maupun WNA di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten.


Dikatakan, Polri harus menindak tegas para oknum dari berbagai instansi yang bermain-main dengan keselamatan masyarakat di tengah pandemi Covid-19.


"Jadi oknumnya harus jelas, diumumkan siapa, identitas namanya siapa, instansi dari mana, harus diproses secara hukum," kata Habiburokhman kepada wartawan, Rabu, 28 April 2021.


Menurut Habiburokhman, para oknum tersebut bisa dijerat pidana UU Kekarantinaan Kesehatan dan pemalsuan sebagaimana diatur dalam Pasal 263 KUHP. Hal ini lantaran, para oknum tersebut dipastikan turut memalsukan dokumen kedatangan WNI atau WNA.


"Karena saya duga pasti sudah terjadi pemalsuan dokumen. Orang yang belum diperiksa atau positif covid bisa lolos gitu loh. Karena adanya suap-menyuap itu," katanya.


Politikus Gerindra itu meyakini mafia karantina ini tak bermain sendiri dalam melakukan aksinya. Menurutnya, mustahil hanya satu orang bisa meloloskan WNI atau WNA yang datang dari luar negeri tak melakukan karantina kesehatan.


"Karena ini kan ada berbagai instansi di airport itu. Enggak mungkin hanya bisa lolos dengan satu orang, pasti ada beberapa orang yang bekerja sama meloloskan ini," katanya.


Ditekankan, para mafia karantina ini tak hanya melanggar protokol kesehatan, tetapi juga membahayakan keselamatan masyarakat di tengah pandemi. Pelanggaran yang terjadi tersebut dikhawatirkan akan membawa Indonesia seperti India.


"Ini bukan tindak pidana pencurian orang yang korbannya individual, ini tindak pidana serius yang korbannya masyarakat secara keseluruhan. Saya akan kawal terus supaya orang ini dihukum berat," ujarnya.


Berdasarkan Permenkumham 26/2020, WNA yang berkunjung ke Indonesia harus memiliki sejumlah dokumen, antara lain visa kunjungan, kitas, hingga kitap. Selain itu, menunjukkan hasil negatif Covid-19 di negara asal sebelum berangkat.


Bagi WNI apabila hasil tes PCR negatif Covid-19, mereka tetap harus melaksanakan karantina mandiri di hotel selama 5 hari di Wisma Pademangan. Setelah 5 hari dan hasil tes ulang tetap negatif, mereka boleh pulang.


Sementara itu, WNA yang negatif Covid diminta karantina mandiri di hotel repatriasi yang telah mendapatkan sertifikasi oleh Kementerian Kesehatan. Setelah 5 hari dan hasil tes ulang tetap negatif, mereka boleh pulang.


Sebelumnya, polisi menyebut seorang warga negara Indonesia (WNI) berinisial JD yang pulang dari India lolos dari ketentuan mengikuti karantina pencegahan Covid-19, seusai membayar uang Rp 6,5 juta. Uang itu diberikan JD kepada S dan RW yang diduga membantu pengurusan segala keperluan sehingga tak perlu mengikuti karantina kesehatan. S dan RW sendiri mengaku-ngaku sebagai petugas Bandara Soekarno-Hatta.


Source: BeritaSatu.com

Sebelumnya
« Prev Post
Selanjutnya
Next Post »
Loading...