Menurut Philipus Ngorang, suatu pihak yang merasa dirugikan oleh para buzzer bisa langsung melaporkannya ke polisi.
"Jika apa yang dikatakan buzzer itu tak benar, laporkan saja ke polisi. Semua itu sudah ada koridornya," jelas Philipus Ngorang, dilansir dari GenPI.co pada Ahad, 11 Juli 2021.
Philipus Ngorang mengatakan kehadiran buzzer tak bisa dihalang-halangi atau dilarang oleh pihak mana pun.
Pasalnya, pelarangan itu justru akan bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi.
"Kalau para buzzer dilarang, itu malah akan membatasi demokrasi," katanya.
Menurut pengajar di Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie itu, pelarangan buzzer akan membatasi demokrasi karena apa yang dikatakan merupakan pendapat pribadi.
"Opini itu kan tidak boleh dihalangi, jadi kalau ada yang tak benar, bawa saja ke ranah hukum," ungkapnya.
Seperti diketahui, banyak pejabat publik yang kerap mendapat kritikan pedas dari para buzzer, salah satunya adalah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Belum lama ini, video sidak Anies Baswedan ke salah satu kantor yang masih WFO saat masa PPKM mendapat sorotan publik.
Para buzzer menyerang mantan mendikbud itu, karena kantor tersebut termasuk perusahaan di sektor esensial.
(*)
« Prev Post
Next Post »