Keputusan ini bukan hanya heboh di kalangan UI dan dunia pendidikan, tapi juga masyarakat luas. Berbagai spekulasi pun bermunculan ke permukaan.
Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati mengatakan bahwa aturan baru ini diduga sengaja diteken oleh Jokowi untuk melindungi Ari Kuncoro. Pasalnya, Ari merupakan salah satu aktor penting dalam memuluskan Omnibus Law UU Cipta Kerja yang tahun lalu juga memicu keributan publik.
Pendek kata, pembuatan statuta baru ini diduga merupakan bentuk utang budi Jokowi terhadap Ari Kuncoro.
“Jelas sekali arahnya ke sini (utang budi). Kami nggak heran. Ari Kuncoro aktor penting memuluskan agenda Omnibus. Dia kan anggota Satgas Omnibus untuk mengendalikan diskusi Omnibus di UI” ujar Asfinawati, dilansir dari Jawapos.com pada Kamis, 22 Juli 2021.
Asfinawati mengatakan, statuta baru yang diteken Jokowi untuk mensahkan Ari merangkap jabatan justru merupakan bumerang. Karena, Ari sudah lebih dulu terpilih dengan aturan lama. “Justru statuta baru menegaskan pelanggaran rangkap jabatan tersebut. Ari Kuncoro dipilih dengan PP lama. Jadi, PP baru ini malah menegaskan kesalahan dia,” katanya.
Selain itu, Statuta UI yang baru menjadi bukti bahwa suara pemerintah menganggu independensi kampus. “Ini bukti suara pemerintah 35 persen mengganggu independensi kampus,” kata Asfinawati.
Diketahui, Pemerintah resmi mengubah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 68/2013 menjadi PP Nomor 75/2021 tentang Statuta Universitas Indonesia (UI).
Adapun, PP Nomor 75/2021 tentang Statuta UI telah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 2 Juli 2021 dan diundangkan oleh Menkumham Yasonna H Laoly pada 2 Juli 2021.
Merujuk pada PP Nomor 75/2021 yang baru ini itu terdapat revisi soal rangkap jabatan bagi rektor, wakil rektor, sekretaris, dan kepala badan. Jika PP 68/2013 soal rangkap jabatan diatur dalam Pasal 35, kini dalam PP 75 Tahun 2021 soal rangkap jabatan diatur dalam Pasal 39.
Pada statuta UI versi lama yakni, PP 68/2013 pasal 35 hufuf c, berbunyi rektor dan wakil rektor UI dilarang merangkap sebagai pejabat pada badan usaha milik negara/daerah maupun swasta.
Sementara terbaru, dalam PP 75/2021 pasal 39 huruf c berbunyi, rektor, wakil rektor, sekretaris universitas, dan kepala badan dilarang merangkap sebagai direksi pada badan usaha milik negara/daerah maupun swasta.
Artinya dalam PP 75 /2021 Pasal 39 c hanya melarang rektor, wakil rektor, sekretaris universitas, dan kepala badan untuk menduduki jabatan direksi di sebuah perusahaan. Sehingga tidak lagi ada larangan menjabat sebagai komisaris.
(*)
« Prev Post
Next Post »