Terlebih lagi, lanjut Puan, pemerintah telah menetapkan pertumbuhan ekonomi mencapai angka lebih dari 7% pada kuartal II tahun 2021. Pertumbuhan ekonomi pada kuartal I 2021 memang mulai memperlihatkan tren positif di angka -0,74 persen, dari sebelumnya -2,19 persen di kuartal IV 2020.
Meski demikian, strategi untuk mencapai target itu membutuhkan sinergi banyak pihak. Puan mengatakan bahwa pemulihan perekonomian Indonesia harus berorientasi sepenuhnya untuk meningkatkan ketahanan ekonomi rakyat dengan menciptakan lapangan kerja serta mendorong daya beli masyarakat.
“Kebijakan pemerintah harus berpihak kepada usaha mikro, kecil, dan menengah. Pelaku usaha ini harus diberikan dukungan agar bisa bertahan selama pandemi, jangan sampai berhenti total,” kata Puan.
Hal tersebut penting, lanjut dia, agar ketika Indonesia keluar dari pandemi, UMKM dapat langsung bergerak dengan kecepatan maksimal, mengejar target yang tertunda selama pandemi.
Oleh karena itu, program-program pada karya tunai masih sangat dibutuhkan masyarakat yang anggarannya mencapai senilai Rp23,24 triliun. Dana ini, menurut Puan, harus dipergunakan dengan bijaksana dan tepat sasaran demi mendorong konsumsi masyarakat sehingga roda ekonomi bisa tetap berjalan.
Tak hanya itu, mantan Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan itu juga menekankan agar pemerintah daerah ikut mendorong pertumbuhan ekonomi dengan segera merealisasikan anggaran. Manfaat dari realisasi ini harus bisa dirasakan langsung oleh masyarakat yang membutuhkan.
“Tapi ingat bahwa dalam pelaksanaannya, sesuai amanat rakyat, DPR melalui fungsi pengawasan akan terus memantau agar dana tersebut tepat sasaran dan benar-benar dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat,” ujar Puan.
Saat berkunjung ke daerah-daerah di Indonesia, dia juga terus mendorong percepatan program vaksinasi untuk mengakselerasi pemulihan ekonomi. Menurut Puan, sektor pariwisata yang sempat mati suri harus didorong agar bisa menggeliat kembali, salah satunya dengan vaksinasi.
Pasalnya, banyak wilayah di Indonesia yang bergantung ke sektor ini, salah satunya Bali. Oleh karena itu, ketika mengunjungi Bali pada Mei 2021 lalu, mantan Menko PMK ini pernah meminta pemerintah untuk memaksimalkan kebijakan bekerja dari Bali atau work from Bali sebagai salah satu langkah pemulihan ekonomi di Bali.
“Harus dipertimbangkan juga untuk melakukan diversifikasi sumber pertumbuhan ekonomi yang berbeda di tiap daerah. Seperti Bali, misalnya, lumpuh total ketika pandemi karena mayoritas mengandalkan sektor pariwisata,” kata Puan.
Pemerintah daerah harus mulai menggali potensi-potensi ekonomi yang bisa digenjot di masing-masing wilayah. Setelah itu, pemda wajib memfasilitasi masyarakat untuk bergerak di sumber-sumber baru tersebut. Puan pun sempat menyinggung pentingnya digitalisasi ekonomi di masa pandemi.
Tak hanya itu, dia menyoroti peran perempuan dalam pemulihan ekonomi. Ketika perempuan dipercayakan untuk memegang peran lebih besar, proses pemulihan ekonomi bangsa dapat dilaksanakan dengan lebih cepat.
“Perempuan pada masa normal sudah banyak berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, apalagi di masa pandemi ini. Kita butuh melibatkan peran semua pihak,” ujar Alumni FISIP Universitas Indonesia ini.
Pada kondisi normal, banyak perempuan masuk ke sektor informal sebagai pengusaha online. Produk diproduksi, dikembangkan, dan dipasarkan oleh perempuan.
“Mereka ini sebagian merupakan ibu rumah tangga yang mengambil kesempatan untuk membantu menopang ekonomi keluarga, tapi tetap bisa mengatur waktu untuk mengurus urusan rumah tangga,” ucap dia.
Bahkan, menurut Puan, selama pandemi ini lebih dari 60% UMKM yang memproduksi masker dan hand sanitizer dikelola atau dimiliki oleh perempuan. Sebagai perempuan, Puan mengaku bahwa kaumnya memiliki potensi yang sama dengan laki-laki.
“Seperti kata Bung Karno, perempuan dan laki-laki itu ibarat dua sayap dari seekor burung. Untuk bisa terbang, burung membutuhkan kedua sayap, begitupun dengan pemulihan ekonomi Indonesia ini. Harus ada sinergi antara semua elemen bangsa,” ujar dia.
Sebagai informasi DPR telah menyepakati asumsi dasar RAPBN 2022, yang mencantumkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2%-5,8%, inflasi antara 2%-4% hingga empat persen, nilai tukar rupiah Rp13.900 per dolar AS sampai Rp15.000 per dolar AS, serta tingkat suku bunga SBN 10 tahun 6,32%-7,27%.
Adapun tingkat pengangguran ditargetkan antara 5,5%-6,3%, tingkat kemiskinan 8,5%-9%, gini rasio 0,376-0,378, dan indeks pembangunan manusia (IPM) 73,41-73,46.
Seluruh target asumsi dasar dan target pembangunan tidak mengalami perubahan dari usulan pemerintah. Namun indikator pembangunan Nilai Tukar Petani (NTP) dinaikan dari 102-104 menjadi 103-105 dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) dari 102-105 menjadi 104-105.
Lappran: Mela
Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News
BERITA SEBELUMNYA
« Prev Post
« Prev Post
BERITA BERIKUTNYA
Next Post »
Next Post »