Headline

Opini

SOROT

Sports

KPK Minta Jakarta Beberkan Rincian Dana Bansos, Ferdinand Senggol Novel dan Anies Baswedan

          KPK Minta Jakarta Beberkan Rincian Dana Bansos, Ferdinand Senggol Novel dan Anies Baswedan
KPK Minta Jakarta Beberkan Rincian Dana Bansos, Ferdinand Senggol Novel dan Anies Baswedan.

KPK Minta Jakarta Beberkan Rincian Dana Bansos, Ferdinand Senggol Novel dan Anies Baswedan
BENTENGSUMBAR.COM - Ferdinand Hutahean mengomentari soal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk membeberkan rincian dana bantuan sosial (bansos) Covid-19.


Mantan politisi Partai Demokrat itu menyenggol penyidik senior KPK, Novel Baswedan dan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.


Ferdinand menilai bahwa langkah KPK ini adalah bukti bahwa lembaga itu sudah lebih baik setelah Novel dan kawan-kawan tak memegang jabatan.


“Ini salah satu bukti bahwa KPK lebih baik setelah gerombolan Novel Baswedan tidak lagi memegang jabatan di KPK,” katanya melalui akun FerdinandHaean3 pada Kamis, 1 Juli 2021.


Bukan hanya itu, Ferdinand juga menyindir bahwa Anies tak boleh berpikir bisa menggunakan APBD DKI semaunya.


“Ayo Gub Anies Baswedan beberkan secara rinci data Bansos DKI. Jangan pikir APBD DKI bisa kau buat semaumu seperti Dana Formula E itu. Panik ngga?” ungkapnya.


Sebelumnya, KPK melakukan rapat koordinasi dan supervisi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, pada Selasa, 29 Juni 2021.


Dilansir dari Media Indonesia, dalam rapat itu, KPK  meminta Pemprov DKI menjelaskan pengeluaran dana bansos penanganan covid-19 di Jakarta.


“Kami harapkan ada keterbukaan sharing fakta lapangan dari rekan-rekan Pemprov DKI untuk bersama-sama kita cari solusinya,” kata Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Koordinasi dan Supervisi Wilayah II KPK, Dwi Aprillia Linda Astuti pada Kamis, 1 Juli 2021.


KPK ingin semua data dibuka sebagai pertanggungjawaban Pemprov DKI terkait pengeluaran dana rakyat untuk program bansos covid-19. 


“Monitoring evaluasi program bansos dalam rangka penanganan covid-19 ini sebenarnya juga sudah dilakukan sejak tahun lalu dan kita temukan banyak kendala seperti cleansing data karena perbedaan data dengan Kementerian Sosial,” ujar Dwi.


Adapun Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi DKI Jakarta, Premi Lasari telah membeberkan sedikit terkait anggaran pengeluaran bansos Covid-19 


Menurut Premi, batas tertinggi anggaran pengeluaran program bansos covid-19 mencapai Rp3,68 triliun dengan realisasi sebesar Rp3,66.


Dana itu telah dikeluarkan Pemprov DKI dalam sebelas tahap penyaluran bansos covid-19 ke masyarakat.


“Realisasi untuk sembako saja sebesar Rp3,65 triliun,” ujar Premi.


Premi juga menyebut bahwa anggaran untuk empat tahap pengeluaran bansos covid-19 dilakukan secara tunai pada 2021. 


Total dana yang digunakan dalam program itu sebesar Rp1,55 triliun dengan realisasi Rp1,19 triliun.


Adapun pada 2020, Dinsos DKI menunjuk tiga perusahaan untuk dijadikan rekanan pengadaan sembako bansos covid-19, yakni Perumda Pasar Jaya, PT Food Station Tjipinang Jaya, dan PT Trimedia Imaji Rekso Abadi.


Tiga perusahaan itu mendapatkan kontrak kerja dengan nominal yang berbeda-beda.


Perumda Pasar Jaya mendapatkan perintah pengadaan 10.103.259 paket bansos covid-19 untuk sebelas tahap dengan total biaya mencapai Rp2,85 triliun


Sementara itu, nilai kontrak PT Food Station Tjipinang Jaya untuk penyaluran tahap tiga dan empat dengan jumlah paket sebanyak 1.236.125 yakni sebesar Rp370 miliar. 


“Sedangkan nilai kontrak PT Trimedia Imaji Rekso Abadi untuk penyaluran tahap enam sampai sebelas dengan jumlah paket sebanyak 1.418.096 sebesar Rp425 miliar,” ujar Premi.


Source: terkini.id

Sebelumnya
« Prev Post
Selanjutnya
Next Post »
Loading...