Komisi VIII DPR memutuskan menampung usulan Risma perihal penambahan pagu anggaran untuk dua program yang totalnya sebesar Rp 25,284 triliun.
Di awal rapat Risma telah menyampaikan usulan penambahan pagu anggaran untuk dua program tersebut. Dua program dimaksud, yakni Kartu Sembako (bantuan pangan non tunai/BPNT) dan program Atensi Anak Yatim.
"Jadi untuk tambahan Kartu Sembako itu 5,9 juta KPM (keluarga penerima manfaat). Jadi kurang lebih kebutuhannya Rp 14,16 triliun," kata Risma dalam raker di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, yang ditayangkan di kanal YouTube Komisi VIII DPR, Kamis, 26 Agustus 2021.
"Nah kemudian untuk Atensi Anak Yatim, kebutuhannya kalau 4,05 juta anak itu totalnya Rp 9,7 triliun. Jadi total tambahan yang akan kita ajukan Rp 23.876.692.800.000 (Rp 23,876 triliun)," imbuhnya.
Usulan Risma tersebut kemudian dibahas dalam rapat. Berdasarkan hasil pembahasan, ada perubahan perihal total kebutuhan anggaran untuk program Atensi Anak Yatim, yang semula Rp 9,7 triliun, menjadi Rp 11,124 triliun.
Rapat Komisi VIII DPR dengan Risma hari ini sejatinya membahas perihal pagu anggaran Kementerian Sosial (Kemensos) tahun 2022. Dari pemaparan Risma, pagu anggaran Kemensos untuk 2022 sebesar Rp 78,256 triliun (Rp 78.256.327.121.000).
Jumlah pagu anggaran Kemensos untuk 2022 mengalami penurunan sebesar 26,79 persen dibandingkan tahun ini. Pada 2021, anggaran Kemensos berjumlah Rp 106,89 triliun (Rp 106.893.023.153.000).
Di penghujung rapat, Wakil Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto membacakan kesimpulan. Dalam salah satu poin kesimpulannya, Komisi VIII DPR menyatakan bahwa mereka memahami penambahan pagu anggaran untuk program Kartu Sembako dan Atensi Anak Yatim yang diusulkan Risma.
Berikut bunyi kesimpulan rapat Komisi VIII DPR dengan Risma:
1. Komisi VIII DPR RI dapat memahami pagu anggaran Kementerian Sosial RI tahun 2022 sebesar Rp 78.256.327.121.000 dengan rincian sebagai berikut:
1. Sekretariat Jenderal Rp 386.865.071.000
2. Inspektorat Jenderal Rp 36.926.464.000
3. Pemberdayaan Sosial Rp 413.885.279.000
4. Rehabilitasi Sosial Rp 1.097.194.258.000
5. Perlindungan dan Jaminan Sosial Rp 30.606.642.086.000
6. Penanganan Fakir Miskin Rp 45.408.970.696.000
7. Badiklit Pensos Rp 305.843.267.000
Total Rp 78.256.327.121.000
Selanjutnya Komisi VIII DPR RI akan melakukan pendalaman dengan Eselon I Kementerian Sosial RI.
2. Komisi VIII DPR RI dapat memahami usulan pagu anggaran tambahan untuk:
a. Kartu Sembako/BPNT untuk 5,9 juta KPM selama 12 bulan dengan indeks @Rp 200 ribu/bulan sebesar Rp 14.160.000.000.000
b. Program Atensi Anak untuk anak yatim selama 12 bulan sebesar Rp 11.124.227.112.000
Selanjutnya Komisi VIII DPR RI meminta rincian dari usulan penambahan pagu anggaran tahun 2022 ini untuk dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Eselon I Kementerian Sosial RI.
3. Komisi VIII DPR RI meminta Menteri Sosial RI agar menindaklanjuti pandangan dan pendapat Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI sebagai berikut:
a. Mendukung pengalihan dana dekonsentrasi Dinas Sosial di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi tahun 2022 untuk mendukung program prioritas tahun 2022.
b. Meningkatkan program tahun 2022 untuk diarahkan pada pemberdayaan sosial dampak COVID-19 guna mempercepat kemandirian sosial ekonomi masyarakat.
c. Penyaluran program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) harus dipadukan dengan program pemberdayaan sosial lainnya.
Diberitakan sebelumnya, Risma mendapatkan pujian dari sejumlah anggota Komisi VIII DPR yang hadir secara langsung dalam rapat. Anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi PKS Bukhori turut memuji Risma.
Bukhori menyinggung hasil survei Indikator Politik Indonesia. Di mana, berdasarkan survei tersebut Risma menempati posisi ketiga untuk kategori menteri berkinerja baik.
"Pertama saya ingin menyampaikan selamat ke Ibu Menteri. Begini Ibu, tanggal 30 Juli sampai 4 Agustus itu ada survei, surveinya Indikator. Salah satu poin yang dicek adalah tentang kinerja menteri. Ternyata Ibu Risma masuk 3 besar, selamat Ibu," tutur Bukhori. (detik)
« Prev Post
Next Post »