Hal tersebut disampaikan Musni berkenaan dengan Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-76 Republik Indonesia (RI) pada Selasa, 17 Agustus 2021 kemarin.
"Sebagai wujud syukur kepada para pejuang dan kepada Allah, kita tidak punya pilihan kecuali mewujudkan enam hal," kata Musni dalam tulisan yang diunggah websitenya, arahjaya.com.
Pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
"Salah satu wujudnya, mereka yang diamanati untuk memimpin Indonesia, harus melindungi nyawa setiap bangsa Indonesia. Masalah ini, kita belum bisa melaksanakan dengan baik. Sebagai contoh petugas pemilu tahun 2019 sebanyak 894 meninggal dunia dan 5175 sakit. Sampai hari ini tidak ada yang tahu apa penyebab mereka meninggal dunia karena dilarang untuk diotopsi," ujar Musni.
"Selain itu, jumlah mereka yang meninggal dunia (16/8/2021) akibat Covid-19 menurut catatan Kementerian Kesehatan RI sebanyak 118.833 orang. Jumlah mereka yang meninggal menurut data dari Kementerian Kesehatan RI per 16 Agustus 2021 sebanyak 118.833 orang," jelasnya.
Kedua, mengisi kemerdekaan Republik Indonesia dengan karya nyata untuk memajukan kesejahteraan umum.
"Masalah ini telah dilaksanakan melalui pembangunan di era Orde Baru dan di era Orde Reformasi. Akan tetapi hasilnya semakin menghadirkan kesenjangan ekonomi antara desa dengan kota, antara orang kaya yang didominasi etnis tertentu dengan mayoritas bangsa Indonesia," ungkapnya.
Ketiga, mengisi kemerdekaan dengan mencerdaskan kehidupan bangsa.
"Masalah ini telah dilaksanakan untuk mewujudkan kemajuan bangsa melalui pendidikan. Akan tetapi, pemerintah terlalu fokus kepada pendidikan yang dikelola pemerintah, sehingga pendidikan yang dibangun dan dikelola swasta mengalami ketertinggalan, sehingga terjadi kesenjangan," tutur Musni.
Keempat, tidak menyalah-gunakan kekuasaan untuk memperkaya diri sendiri dan pihak lain.
"Faktanya korupsi semakin merajalela. Berbagai korupsi yang ramai dibicarakan di media sosial seperti korupsi di Asabri Rp 23,7 triliun, BPJSTK Rp 20 triliun, Jiwasraya Rp 13,7 triliun, Pelindo ll Rp 6 triliun, Bansos Rp 5,9 triliun, E-KTP Rp 2,3 triliun dan korupsi Lobster Rp 900 milyar, dan banyak lagi yang dilakukan Gubernur, Bupati dan Walikota di berbagai daerah di Indonesia," terangnya.
Kelima, menegakkan hukum secara adil dan benar.
"Masalah penegakan hukum di Indonesia masih seperti dikemukakan 'tajam ke bawah tumpul ke atas, tajam ke lawan politik tumpul ke teman politik," sebut Musni Umar.
"Sebagai bukti bahwa hukum belum adil dan benar, kasus Habib Rizieq Syihab. Sangat banyak yang melanggar UU Kekarantinaan Kesehatan RI, mulai dari Presiden, para calon gubernur, calon bupati dan calon walikota dalam pemilihan kepala daerah beberapa waktu lalu, serta banyak ulama yang merupakan pendukung penguasa, hanya HRS yang di penjara dan di hukum melakukan kerumunan massa," katanya.
Keenam, mewujudkan demokrasi. "Fakta yang dialami, pandemi Covid-19 dijadikan alasan untuk membungkam demokrasi," pungkas Rektor Universitas Ibnu Chaldun (UIC) itu.
Source: netralnews.com
« Prev Post
Next Post »