Pasalnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marvest) Luhut Binsar Panjaitan yang diberikan tugas khusus sebagai komandan acapkali menunjukkan sikap pesimistis atas penanganan Covid-19.
Belum lagi, beban tugas Luhut terlampau banyak yang ditanganinya sehingga tidak fokus dalam menyelesaikan tugas yang diberikan. Teranyar, Luhut didapuk sebagai Ketua Dewan Pengarah Danau Prioritas Nasional oleh Kepala Negara.
"Saran Megawati perlu dipertimbangkan (oleh Jokowi)," kata Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin, dilansir dari RMOL pada Rabu, 11 Agustus 2021.
Meskipun, kata Ujang, keputusan penuh mengenai sejumlah kebijakan strategis pemerintah tetap berada di tangan Jokowi selaku petinggi negara.
Pengamat Politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia ini berpandangan, Jokowi agaknya sulit untuk merubah keputusannya tersebut. Sekalipun penanganan pandemi Covid-19 di bawah komando Luhut masih belum signifikan, hingga akhirnya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 masih dilanjutkan.
"Kelihatannya keputusannya tak akan berubah. Buktinya Luhut yang masih pimpin penanganan PPKM hingga saat ini?" demikian Ujang Komarudin.
Pesimisme Luhut dan Tugas Yang Bertambah
Menko Marvest Luhut Binsar Panjaitan acapkali menunjukkan pesimisme pengendalian Covid-19 di Indonesia. Mulai dari mengklaim bahwa Covid-19 terkendali namun fakta dan data justru berbanding terbalik.
Teranyar, dia meminta masyarakat untuk membiasakan diri memakai masker. Kata Luhut, kemungkinan besar masyarakat akan memakai masker hingga bertahun-tahun.
"Kami imbau supaya seluruh masyarakat membudayakan memakai masker ini, karena kita mungkin hidup bertahun-tahun ke depan dengan masker. Ini adalah salah satu alat disamping vaksin untuk mencegah varian Delta," kata Luhut, Senin, 9 Agustus 2021.
Selain itu, Luhut juga mendapatkan tugas yang begitu banyak. Hal itu dinilai sejumlah analis dan pengamat politik, menghambat kerja-kerja Luhut sehingga tidak fokus dalam menjalankan amanah.
Presiden Jokowi sebelumnya meneken Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 60/2021 tentang Penyelamatan Danau Prioritas Nasional. Dan, Menko Marivest Luhut Binsar Pandjaitan ditunjuk menjadi Ketua Dewan Pengarah.
Perpres 60/2021 tentang Penyelamatan Danau Prioritas Nasional itu diteken Jokowi 22 Juni 2021. Perpres tersebut menetapkan sedikitnya 15 danau prioritas nasional.
Perpres ini antara lain bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi kerusakan ekosistem danau serta memulihkan fungsi dan memelihara ekosistem Danau Prioritas Nasional.
Saran Megawati
Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mempertanyakan siapa yang seharusnya menjadi pemegang komando tertinggi di saat kondisi bangsa dalam keadaan tidak normal alias darurat (pandemi Covid-19). Menurutnya, kepala negara sedianya harus memegang kendali komando.
"Saya bilang sama Bapak Presiden, Bapaklah yang namanya kepala negara Presiden RI yang harus langsung. Karena ini persoalannya adalah ekstraordinary,” tegas Megawati dalam acara saat acara pelatihan mitigasi bencana gempa bumi dan tsunami yang digelar DPP PDIP secara virtual, Rabu, 4 Agustus 2021.
“Jangan mikir oh ini adalah saya, tapi tidak dikerjakan," imbuhnya
(*)
« Prev Post
Next Post »