Pengamat Berharap Pidato Presiden Tidak Hanya Proyeksi Setengah Hati: Para Menteri Harus...

Pengamat Berharap Pidato Presiden Tidak Hanya Proyeksi Setengah Hati: Para Menteri Harus...
BENTENGSUMBAR.COM - Pengamat politik Institute for Digital Democracy (IDD) Bambang Arianto, berharap pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo (Widodo) Pada sidang tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD RI tidak hanya proyeksi setengah hati, Senin, 16 Agustus 2021.


Pasalnya, dalam Pidato kenegaraan Presiden Jokowi telah menyatakan akan fokus dalam penanganan pandemi Covid-19 dan tentu ini bisa membangun optimisme publik.


“Skema kebijakan yang disertai proyeksi sebagaimana disampaikan oleh presiden Jokowi diharapkan tidak berhenti sebatas hanya pidato kenegaraan semata. Sebab, pidato kenegaraan yang disampaikan oleh presiden akan menjadi wajah pemerintah kedepan. Apakah pemerintah benar-benar konsisten memahami persoalan riil rakyat ataukah hanya sekedar basa basi semata,” ujar Bambang Arianto kepada BentengSumbar.com, Selasa, 17 Agustus 2021.


Sebab, jelas Bambang Arianto, rakyat sudah cukup tertekan dengan adanya pandemi covid-19. Jangan lagi membebani rakyat dengan kebijakan setengah hati yang acapkali berubah-ubah. Sebab saat ini masyarakat Indonesia yang terdampak pandemi Covid-19 tentu membutuhkan pendekatan yang lebih konkret dan nyata.


Maka dari itu Bambang berharap, isi pidato presiden Jokowi harus segera direalisasikan. Presiden harus konsisten memenuhi janjinya dalam penanganan pandemi covid-19 ini. 


"Sebut saja kemarin presiden pernah berjanji akan menurunkan harga tes PCR pada kisaran 450-550 ribu. Termasuk memastikan ketersediaan dan keterjangkauan harga obat hingga percepatan vaksinasi di seluruh wilayah Indonesia. Nah, janji ini harus segera direalisasikan secara konsisten. Sebab publik akan sangat menantikan apakah pemerintah benar-benar serius menangangi pandemi covid-19 atau tidak,” cakapnya.


Oleh sebab itu, ungkap Bambang, Presiden Jokowi harus memastikan bahwa semua Menteri, pejabat di bawah presiden yang diberikan kewenangan dan tanggung jawab dapat berjalan sesuai arahan Presiden. Termasuk Presiden harus memastikan bahwa dukungan dan sinergi antar lembaga negara dalam mensukseskan progam pemerintah dalam penananganan pandemi covid-19 dan pemulihan ekonomi bisa sejalan dengan arahan Presiden.


"Dengan kata lain tidak ada lagi pihak-pihak yang berjalan sesuka hatinya. Sehingga, tidak ada lagi kondisi yang bertolak belakang antara kebijakan dengan fakta dilapangan yang acapkali membuat rakyat kebingungan,” tukuknya.


(*)

Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News
BERITA SEBELUMNYA
« Prev Post
BERITA BERIKUTNYA
Next Post »