Headline

Opini

PADANG

Sports

Renovasi Rumah Dinas Telan Dana Rp7 M, PMM: Ketua DPRD Sumbar Harus Mengundurkan Diri, Tak Cukup Minta Maaf

          Renovasi Rumah Dinas Telan Dana Rp7 M, PMM: Ketua DPRD Sumbar Harus Mengundurkan Diri, Tak Cukup Minta Maaf
BENTENGSUMBAR.COM - Renovasi Rumah dinas Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat memakan biaya senilai Rp7,360 milliar menjadi perbincangan hangat di media sosial, setelah gubernur-wakil gubernur Sumbar membeli mobil dinas baru di tengah Pandemi Covid-19.

Fikri Haldi Ketua Umum Pergerakan Milenial Minang (PMM) ikut bicara menanggapi hal tersebut.

"Kita tahu, meskipun ketua DPRD tidak melanggar regulasi apapun, ketua DPRD sudah melakukan kesalahan yang besar, dimana hilangnya rasa empati dan kepekaan melihat situasi yang terjadi di tengah Pandemi," katanya melalui pernyataan tertulis, Sabtu, 21 Agustus 2021.

Dikatakannya, legislatif dalam hal ini DPRD Sumbar fungsinya melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah, dalam hal ini gubernur dan wakil gubernur.

"DPRD Sumbar harusnya berbicara dan menyuarakan kepentingan masyarakat Sumbar yang ada di di berbagai kabupaten/kota dimana saat ini keadaan masyarakat sangat sulit di tengah Pandemi Covid-19 belum lagi kebijakan pemerintah melanjutkan PPKM yang berjilid-jilid, membuat masyarakat semakin sulit," katanya.

"Ini sungguh lebih keterlaluan, keputusan merenovasi rumah dinas yang memakan anggran yang cukup besar di tengah Pandemi Covid-19 merusak marwah legislatif sendiri sebagai representasi masyarakat. Ketua DPRD tidak layak memimpin lembaga yang menjadi representatif masyarakat Sumbar, dan seharusnya ketua DPRD mengundurkan diri, dan tidak cukup hanya dengan meminta maaf," ujar Aktivis yang kerap disapa Kuya Fikri ini 

Menurutnya kebijakan legislatif dan eksekutif hari ini harus mengedepankan sense of crisis". Setiap kebijakan harus melihat kepekaan dalam menghadapi krisis yang diakibatkan pandemi Covid-19, seluruh bupati dan walikota maupun ketua DPRD ditingkat kabupaten/kota dan provinsi, harus memiliki kepekaan kewaspadaan, dan kesiapsiagaan yang telah direncanakan sebaik mungkin dalam menghadapi krisis, setiap kebijakan harus tepat sasaran dan tidak bertele-tele pada sebuah keputusan dilandaskan prinsip kemanusiaan dan saling menghargai.

(*)
Sebelumnya
« Prev Post
Selanjutnya
Next Post »
Loading...