Tata Kota DKI Terburuk di Dunia, Abu Janda Dukung Anies Jadi Presiden RI 'ke 2024'

Tata Kota DKI Terburuk di Dunia, Abu Janda Dukung Anies Jadi Presiden RI 'ke 2024'
BENTENGSUMBAR.COM - Pegiat media sosial Permadi Arya alias Abu Janda menyindir Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait dengan laporan media arsitektur Rethinking The Future (RTF) yang menobatkan Jakarta sebagai kota dengan desain perencanaan tata ruang kota terburuk di dunia.


"Jakarta Tata Kota Terburuk di Dunia. kok bisa?? bukankah pak gubernur @aniesbaswedan terkenal sangat piawai urusan Tata Kata? Kok bisa mendapat gelar terburuk?" tulis Abu Janda di akun Instagramnya, seperti dilihat netralnews.com, Rabu, 25 Agustus 2021.


Abu Janda mengatakan dirinya memaklumi jika Jakarta berada di urutan pertama tata kota terburuk lantaran Anies sebagai 'Gubernur Indonesia' tak hanya sibuk mengurus DKI.


"Tapi saya bisa memaklumi.. karena pak Anies adalah "GUBERNUR INDONESIA".. jadi daerah yang pak Anies harus urus begitu luas, bukan DKI saja.. seperti tempo hari harus mengurus panen di Sumedang," sindir @permadiaktivis2.


Abu Janda lantas memberikan komentar bernada satire dengan menyatakan dukungan kepada Anies Baswedan untuk menjadi Presiden RI 'ke 2024'.


"Maju terus pak Anies. Saya sebagai warga terus mendukung bapak karena sudah sunatullah sampai bapak bisa jadi presiden RI ke 2024. amiin," sentil Abu Janda.


Sebelumnya diberitakan, platform media arsitektur Rethinking The Future atau RTF menempatkan Jakarta di peringkat pertama kota dengan desain perencanaan tata ruang kota terburuk di dunia.


"Jakarta bisa dikatakan sebagai tempat dengan desain tata kota terburuk di dunia," tulis RTF dalam artikel berjudul '10 Examples of Bad Urban City Planning' atau '10 Contoh Kota dengan Perencanaan Paling Buruk' di situs web re-thinkingthefuture.com. 


Dalam laporan RTF, ada sejumlah faktor yang mengakibatkan Jakarta sebagai tempat dengan desain terburuk di dunia, antara lain Jakarta disebut kota yang padat penduduk dengan udara dan air yang tercemar, kemudian ruang hijau dan ruang terbuka yang tidak memadai, kemacetan lalu lintas yang ekstrem, dan perluasan kota yang tidak terencana.


Selain itu, RTF juga menyebut pembangunan infrastruktur yang berada di tangan pemerintah daerah berdampak mengurangi kemungkinan pelaksanaan proyek jangka panjang. (netralnews)

Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News
BERITA SEBELUMNYA
« Prev Post
BERITA BERIKUTNYA
Next Post »