Rendahnya angka keterwakilan perempuan di parlemen sedikit banyak berpengaruh terhadap isu kebijakan terkait kesetaraan gender dan belum mampu merespon masalah utama yang dihadapi oleh perempuan.
Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Femmy Eka Kartika Putri mengatakan pentingnya keterwakilan perempuan di parlemen Indonesia.
“Saat ini partisipasi perempuan Indonesia masih di bawah 30%. Pentingnya peningkatan partisipasi perempuan supaya pengambilan keputusan politik yang lebih akomodatif dan substansial. Selain itu, menguatkan demokrasi yang senantiasa memberikan gagasan terkait perundang-undangan pro perempuan dan anak di ruang publik,” ujarnya.
Deputi Femmy juga menjelaskan perlunya upaya untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam parlemen melalui sebuah Rancangan Peraturan Presiden tentang Grand Design Peningkatan Keterwakilan Perempuan.
“Upaya dan komitmen kuat dari pemerintah dalam terwujudnya kesejahteraan yang berkeadilan gender dengan terus mendorong tercapainya kuota 30% keterlibatan perempuan di parlemen serta mengikis ketimpangan gender dalam politik,” ucapnya.
Menurut Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menuturkan perjuangan perempuan Indonesia untuk meningkatkan kiprahnya di bidang politik masih jauh dari berhasil. Ia menilai perlu langkah kontemplatif untuk mewujudkan gerakan bersama dalam mewujudkannya.
"Ruang-ruang publik dan undang-undang sebenarnya sudah dibuka untuk keterlibatan lebih banyak perempuan di dalamnya. Jadi sekarang semua tergantung bagaimana strategi dan upaya para perempuan untuk mengisinya," kata Rerie sapaan akrab Lestari dalam keterangannya, Selasa, 31 Agustus 2021.
Rerie mengatakan saat ini perempuan Indonesia menghadapi rangkaian aral yang melintang dalam mewujudkan lebih banyak peran perempuan di bidang politik di tanah air.
Menanggapi hal itu, Presiden Kelima RI Megawati Soekarnoputri mendorong kaum perempuan untuk terjun ke dunia politik. Menurut Megawati, perempuan tidak perlu merasa tabu berbicara masalah politik.
Megawati mencontohkan dirinya yang terjun ke dunia politik serta melalang buana dari anggota DPR hingga menjadi Presiden RI dan ketua umum partai. Menurutnya, semua perempuan bisa berkarir di dunia politik seperti dirinya.
"Contoh saya, seorang perempuan bisa jadi presiden, wakil presiden, tiga kali (anggota) DPR, ketua umum partai sampai sekarang, apalagi coba dong? Ya sebenarnya kalian pun bisa, semuanya bisa," ujar Megawati dalam dalam acara bertajuk Indonesia Muda Membaca Bung Karno yang digelar Megawati Institute secara daring, Selasa (29/6/2021).
Ketua Umum PDIP ini mengatakan, perempuan saat ini sudah bicara politik. Seperti hanya sekadar bicara harga sembako, sebagai bentuk keterlibatan perempuan di dunia politik.
"Perempuan suka merasa tabu berpolitik, padahal saya bilang, kalau berbicara harga cabai, itu berpolitik. Jadi ibu-ibu, please, tolong kaum perempuan itu," ujar Megawati.
Megawati juga meminta kaum laki-laki mendukung perempuan untuk berkembang. Bukan dikekang di dalam rumah tangga, bahkan melakukan kekerasan domestik. Megawati mengatakan, kehidupan seimbang jika laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan sama.
"Jadi jangan takut kaum perempuan itu. Nah lakinya juga nurut dong. Burung garuda terbang ke angkasa dengan kepakan dua sayapnya, maksud saya sayapnya iki sopo, suami istri, laki perempuan. Lah kalau satu keok mana bisa terbang," pungkasnya.
Turun ke anak
Ketua DPR RI, Puan Maharani menjadi salah satu tokoh perempuan yang terjun ke politik.
Sebagai anak dari Presiden Kelima RI, Puan menunjukkan taji dalam memimpin lembaga tertinggi di Indonesia tersebut.
Puan Maharani yang merupakan perempuan pertama yang duduk sebagai pucuk pimpinan DPR RI mengaskan politik butuh perempuan.
"Perempuan berpolitik karena politik butuh perempuan," tegas Puan Maharani, melaui pernyataan tertulisnya yang diterima BentengSumbar.com pada Ahad, 12 September 2021.
Ia melanjutkan bahwa perempuan Indonesia perlu makin berani untuk berpolitik untuk mengutarakan gagasan-gagasannya untuk keterlibatan dalam pengambilan kebijakan politik.
Keterlibatan perempuan dalam politik, kata Puan memang sangat diperlukan.
"Agar sentuhan perempuan lebih terasa dalam politik Indonesia," katanya.
Menurutnya kehadiran perempuan-perempuan sebagai penyusun kebijakan dan pengambil keputusan sebagai policy maker dan decision maker.
"Kita perlu menemukan cara agar keberanian perempuan yang luar biasa dapat disalurkan untuk meningkatkan partisipasi aktif perempuan dalam politik."
Perlu diketahui, PDIP mengusulkan namanya sebagai Ketua DPR lima tahun ke depan. Nantinya setelah dilantik sebagai Ketua DPR 2019-2024, dia akan menjadi perempuan pertama yang menduduki Ketua DPR atau sejak lembaga ini berdiri.
"Nantinya akan pecah telor perempuan pertama menjadi Ketua DPR setelah 75 tahun (Indonesia merdeka)," kata Puan.
Sebagai Ketua DPR perempuan pertama, Puan berharap hal ini bisa menjadi inspirasi bagi perempuan-perempuan Indonesia.
Laporan: Mela
« Prev Post
Next Post »