Suara Lantang Pengamat: Tujuh Tahun Jokowi, Pelembagaan Demokrasi Digital Memburuk

BENTENGSUMBAR.COM - Pengamat politik digital Bambang Arianto menilai selama tujuh tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo - Maruf Amin pelembagaan demokrasi digital kian memburuk.

Menurut peneliti media sosial Institute for Digital Democracy (IDD) ini, hal itu tampak dari masih terkekangnya warganet dalam memberikan kritikan kepada negara dan pejabat publik melalui media sosial. 

Pasalnya, UU ITE masih dijadikan alat bagi pihak-pihak tertentu untuk membungkam suara kritis.

"Bahkan bisa kita lihat akhir-akhir ini, banyak pejabat yang kemudian menggunakan UU ITE sebagai upaya membungkam suara kritis publik," katanya kepada BentengSumbar.com, Selasa, 26 Oktober 2021.

Padahal, jelasnya, sejatinya pejabat publik sebagai wakil dari institusi negara harus berani terlebih dahulu mengedepankan prinsip persuasif dalam menghadapi kritikan.

Sebab bagaimanapun publik mengkritik tentu punya alasan yang logis dan itu wajar sebagai bentuk dari hakikat riil demokrasi di era digital seperti saat ini.

"Kalo sedikit-sedikit kritikan kemudian dilawan dengan ancaman UU ITE inikan sangat bahaya," ujarnya.

Artinya, kata Bambang lagi, jalan terbaik adalah Presiden Jokowi harus segera mendorong agar UU ITE segera direvisi. 

"Meski kemarin sudah terbit SKB Pedoman Implementasi UU ITE, tetapi pedoman ini belum bisa menyelesaikan masalah yang dipicu pasal-pasal karet tersebut," pungkasnya.

Jika kemudian masih terdapat banyak pasal karet, jelasnya lagi, tentulah upaya untuk membangun pelembagaan demokrasi digital agak sulit. 

"Padahal saat ini hadirnya media sosial bisa digunakan untuk membangun kedewasaan publik terutama dalam belajar tentang demokrasi digital," cakapnya. (*)

Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News