Siap-siap Kantong Kering! Harga Elpiji Nonsibsidi Naik, Pertamina: Ini Untuk Pemulihan Ekonomi Pasca Dilanda Pandemi

BENTENGSUMBAR.COM – Harga elpiji nonsubsidi naik. Ukuran 12 kilogram yang biasanya dijual seharga Rp 150.000 per tabung di pengecer kini melonjak menjadi Rp 185.000 per tabung.

Alasan PT Pertamina (Persero) menaikkan harga tersebut karena harga kulakannya juga naik. Pemerintah dan Pertamina harus menilik dampak kenaikan harga elpiji nonsubsidi ini.

Pada tahun 2020 atau pada masa pandemi COVID-19, harga gas alam dunia berada di kisaran 2 dollar AS per juta metrik british thermal unit (MMBTU).

Saat ini, harga gas alam melonjak menjadi 4 dollar AS per MMBTU dan sebelumnya sempat menyentuh level 6 dollar AS per MMBTU. Banyak negara yang mulai pulih dari pandemi menyebabkan permintaan energi naik.

Sama halnya dengan minyak mentah. Selama pandemi, harga minyak jatuh dan bahkan sempat minus untuk minyak jenis WTI. Sementara jenis Brent ada di kisaran 25 dollar AS per barel.

Kini, harganya perlahan mulai melambung dan ada di level 75 dollar AS per barel. Bahkan, beberapa waktu lalu harga minyak sempat menyentuh 80 dollar AS per barel. 

Tingginya permintaan energi sebagai respons ekonomi yang pulih menyebabkan harganya naik. Ini adalah hukum pasar.

Meskipun dua jenis energi di atas penting dan vital, harga jual di Indonesia tidak berubah alias tetap. Sebagai contoh, harga pertamax, yang merupakan bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi, dijual Rp 9.000 per liter.

Itu terjadi saat harga minyak mentah terjun pada tahun 2020. Begitu juga harga elpiji nonsubsidi ukuran 12 kilogram, tetap Rp 150.000 per tabung.

Saat itu, Pertamina beralasan turunnya permintaan membuat perusahaan tak menurunkan harga jual BBM. Selain itu, arus kas Pertamina sedang ketar-ketir di awal pandemi berlangsung.

Namun, seiring pemulihan ekonomi dan pandemi terkendali, sepanjang 2020 Pertamina masih membukukan laba 1,05 miliar dollar AS kendati di semester I-2020 merugi 768 juta dollar AS. Lalu, di semester I-2021, Pertamina kembali membukukan laba 183 juta dollar AS.

Sementara elpiji tabung 3 kilogram ini khusus untuk masyarakat miskin karena disubsidi negara. Di badan tabung elpiji pun tercantum tulisan ”Hanya untuk Masyarakat Miskin”.

Sementara elpiji ukuran 12 kilogram dijual dengan harga nonsubsidi. Selisihnya lumayan.

Harga elpiji 3 kilogram ditetapkan pemerintah Rp 4.750 per kilogram dengan harga ritel bisa mencapai Rp 20.000 per tabung. 

Pada elpiji 12 kilogam nonsubsidi, dengan harga Rp 150.000 per tabung, per kilogramnya sebesar Rp 12.500.

Dengan perhitungan di tingkat pengecer, ada selisih Rp 6.000 per kilogram dari elpiji bersubsidi dengan nonsubsidi.

Maka, dengan menaikkan harga elpiji nonsubsidi, patut diwaspadai maraknya praktik pengoplosan elpiji bersubsidi dengan yang nonsubsidi. 

Pada masa harga normal saja, praktik tersebut kerap ditemui di berbagai berita.

Selisih harga yang lumayan jauh antara elpiji bersubsidi dan yang nonsubsidi membuat pihak tak bertanggung jawab untuk mengoplos gas dan menjualnya dengan harga nonsubsidi.

Sama halnya dengan harga jual solar bersubsidi yang ditetapkan pemerintah Rp 5.150 per liter. 

Harga solar nonsubsidi, yang mengikuti harga pasar, berkisar Rp 10.000 per liter. Solar nonsubsidi diperuntukkan bagi sektor industri.

Namun, naiknya selisih harga untuk barang yang sama tetap menimbulkan celah penyimpangan. 

Beberapa kali aparat kepolisian menemukan ”penyelundupan” solar bersubsidi untuk dipakai industri.

Oleh karena itu, rencana pengendalian distribusi elpiji 3 kilogram, yang sejaki dulu masih sebatas rencana, harus segera direalisasikan. 

Tanpa pengendalian dan penertiban, pihak yang kaya pun bisa dengan mudah membeli elpiji bersubsidi ini.

Pemerintah merencanakan menerbitkan kartu kendali yang dimiliki masyarakat yang berhak disubsidi. Hanya pemegang kartu yang bisa membeli elpiji 3 kilogram dengan harga subsidi. 

Namun, lagi-lagi pemerintah selalu bermasalah terkait pemaduan data penerima subsidi yang tak kunjung usai.

Kenaikan harga elpiji bersubsidi ini bisa diterima akal sehat lantaran harga pasarnya naik. 

Namun, pemerintah mesti mewanti-wanti jangan sampai berdampak pada maraknya penyimpangan elpiji bersubsidi. 

Praktik penyimpangan seharusnya dijadikan sebuah pembelajaran. (djawanews)

Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News
BERITA SEBELUMNYA
« Prev Post
BERITA BERIKUTNYA
Next Post »