Menurut Anthony, investigasi menyeluruh terkait pembiayaan proyek-proyek infrastruktur pemerintahan Jokowi memang perlu dilakukan oleh DPR RI.
Hal ini lantaran telah terjadi pembengkakan anggaran dalam proyek kereta cepat Jakarta- Bandung.
Anthony Budiawan mengurai bahwa pembiayaan proyek yang bekerja sama dengan China itu kini mengalami lonjakan signifikan.
Bahkan lebih mahal ketimbang proposal yang pernah diajukan Jepang dan ditolak Indonesia karena dianggap kemahalan.
“Biaya proyek kereta cepat membengkak menjadi 8,1 miliar dolar AS, jauh lebih besar dari tawaran jepang sekitar 6 miliar dolar AS,” ujar Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) ini lewat akun Twitter pribadi, Minggu (24/4).
Anthony Budiawan menegaskan bahwa pembengkakan itu sama artinya bahwa proyek yang digagas di era Presiden Jokowi ini telah sudah merugikan keuangan negara.
Atas alasan tersebut, DPR perlu turun tangan untuk menelisik dugaan kerugian yang terjadi.
Termasuk untuk menepis dugaan DPR RI terlibat dalam proyek yang merugikan ini.
“DPR wajib usut dan tunjuk auditor internasional. Diam saja, DPR patut diduga terlibat?” tutupnya
Sumber: Pojoksatu
Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News
BERITA SEBELUMNYA
« Prev Post
« Prev Post
BERITA BERIKUTNYA
Next Post »
Next Post »