PILIHAN REDAKSI

152 KPM Terima BLT - DD tahap I di Nagari Limpato Sungai Sariak

BENTENGSUMBAR.COM - Bupati Padang Pariaman Suhatri Bur menghadiri penyerahan bantuan langsung tunai (BLT) dana desa (DD) tahap ...

Advertorial

Tak Segera Diproses Hukum Kebohongan Big Data, Eggi Sudjana Khawatir Nasib Luhut seperti Ade Armando

          Tak Segera Diproses Hukum Kebohongan Big Data, Eggi Sudjana Khawatir Nasib Luhut seperti Ade Armando
Tak Segera Diproses Hukum Kebohongan Big Data, Eggi Sudjana Khawatir Nasib Luhut seperti Ade Armando
BENTENGSUMBAR.COM - Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dikhawatirkan bisa bernasib seperti Ade Armando yang diamuk massa jika aparat kepolisian tidak segera memproses hukum kebohongan big data.

“Saya menghimbau agar aparat bertindak, khawatir terjadi amuk massa dan peristiwa yang dialami Ade Armando bukan mustahil dapat terjadi pada Luhut Pandjaitan,” kata Ketua Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) Eggi Sudjana, dilansir dari www.suaranasional.com, Ahad, 17 April 2022.

Pernyataan luhut soal 110 juta data dukungan tunda Pemilu berdasarkan big data adalah berita atau pemberitahuan bohong yang menerbitkan keonaran, yang memenuhi unsur-unsur pidana sebagaimana dimaksud pasal 14 ayat (1) UU Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, yang diancam 10 tahun penjara.

“Barang siapa, menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun”.[Pasal 14 ayat (1) UU No 2/1946].

Kata Eggi, Pasal Pasal 14 ayat (1) UU No 2/1946 kategori delik umum bukan delik Aduan. Sehingga aparat penegak hukum dapat langsung menyidik kasusnya tanpa menunggu adanya laporan masyarakat.

Eggi mengatakan, unsur kebohongan publik yang disampaikan Luhut Panjaitan sempurna terpenuhi melalui pernyataan La Nyalla Mattalitti yang menyebut Luhut berbohong dengan dasar data rujukan dari perusahaan analisis big data, Evello. Pernyataan La Nyalla ini juga sejalan dengan temuan data dari pemilik Dron Emprit Ismail Fahmi.

“Sementara Luhut sendiri, hingga saat ini tidak membuka sumber referensi rujukan data klaim 110 juta orang yang menginginkan tunda Pemilu. Saat didebat oleh mahasiswa UI, luhut berkelit dengan dalih beda pendapat soal tuntutan membuka klaim 110 juta dukungan tunda Pemilu dari Big Data,” ungkapnya.

Pernyataan Luhut Panjaitan terkategori menyiarkan berita atau pemberitahuan, bukan menyampaikan pendapat. Al hasil, apa yang diungkap Luhut soal 110 juta Big Data adalah berita atau pemberitahuan bohong, bukan pendapat yang tidak memiliki argumentasi.

“Kebohongan Luhut soal 110 juta Big Data telah memicu keonaran ditengah masyarakat. Ramainya penolakan publik terhadap wacana tunda Pemilu, hingga masifnya demo mahasiswa yang menolak tunda Pemilu di berbagai daerah, adalah konfirmasi terpenuhinya unsur ‘menerbitkan keonaran’ yang meresahkan masyarakat,” pungkas Eggi. (*)
Sebelumnya
« Prev Post
Selanjutnya
Next Post »