Advertorial

Daerah

Pertalite Diprediksi hanya sampai September, Andre Rosiade Minta Pemerintah Segera Tambah Kuota

          Pertalite Diprediksi hanya sampai September, Andre Rosiade Minta Pemerintah Segera Tambah Kuota
Pertalite Diprediksi hanya sampai September, Andre Rosiade Minta Pemerintah Segera Tambah Kuota
BENTENGSUMBAR.COM - Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mengingatkan pemerintah terkait kuota bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite yang semakin menipis. 

Andre memprediksi, kuota yang sudah ditetapkan pemerintah pada tahun ini yakni sebesar 23,05 juta Kiloliter hanya bertahan sampai September 2022.

Oleh sebab itu, diperlukan upaya pengendalian dan penambahan kuota guna mengatasi hal tersebut.

"Konsumsi BBM jenis Pertalite tahun ini diproyeksikan akan mencapai 28 juta Kiloliter. Sementara kuota yang sudah ditetapkan pemerintah pada tahun ini hanya 23,05 juta Kiloliter dan diprediksi hanya bertahan sampai September 2022," kata Andre, Rabu (27/7/2022).

Anggota Fraksi Gerindra DPR RI ini mengatakan, dampak dari menipisnya kuota Pertalite ini sudah mulai terasa. Masyarakat di berbagai daerah mengeluh kesulitan mendapatkan BBM jenis Pertalite di SPBU. 

Kondisi itu seperti terpantau di Sumatra Barat, Kota Parepare, Sulawesi Selatan, Kota Banda Aceh, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, hingga Cianjur, Jawa Barat.

"Banyak masyarakat melapor kepada kami, mereka mengeluh kesulitan mendapatkan BBM jenis Pertalite di SPBU. Terutama dari Sumbar, daerah pemilihan (Dapil) kami. Antrean sudah mulai Panjang dan harus segera diatasi," kata Ketua DPD Partai Gerindra Sumatra Barat ini.

Andre Rosiade mengatakan perlu upaya pengendalian dan penambahan kuota guna mengatasi hal tersebut. 

Dia pun mendorong pemerintah segera duduk bersama pihak terkait seperti Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, Pertamina dan BPH Migas untuk membicarakan penambahan kuota BBM jenis Pertalite.

"Jika kuota tidak ditambah pada tahun ini, kuota Pertalite hanya cukup hingga September mendatang. Pemerintah harus bergerak cepat. Semua pihak terkait harus duduk bersama mencari solusi permasalahan ini. Jangan sampai masyarakat kesulitan mendapatkan BBM subsidi," kata ketua harian DPP Ikatan Keluarga Minang (IKM) ini. (*)
Sebelumnya
« Prev Post
Selanjutnya
Next Post »