MenPAN-RB Azwar Anas Beri Kabar Baik, Sejuta Honorer dan Nakes Diangkat PPPK 2022

BENTENGSUMBAR.COM - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Abdullah Azwar Anas blak-blakan menyebut lebih dari sejuta honorer dan tenaga kesehatan (nakes) diangkat pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) pada 2022. 

Hal tersebut diungkapkan MenPAN-RB Azwar Anas seusai meninjau pengobatan gratis oleh DPC PDI Perjuangan di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (16/9/2022).

MenPAN-RB Azwar Anas membeber pengangkatan status guru honorer dan tenaga kesehatan menjadi prioritas sesuai program presiden. 

"Tahun ini total pengangkatan 1.086.000. Sebanyak 983 ribu di antaranya di daerah. Pendidikan dan kesehatan akan kami tuntaskan PPPK-nya," kata Azwar Anas.

Menurut mantan Bupati Banyuwangi itu, bahwa pemerintah setiap tahunnya menyediakan kuota bagi honorer dan tenaga kesehatan agar bisa diangkat sebagai ASN, terutama di luar Pulau Jawa dan daerah terpencil.

Namun, kata Azwar Anas, setelah ditempatkan tak sedikit yang kemudian meminta untuk dipindahkan ke kota dan Pulau Jawa.

Akhirnya, hal tersebut menyebabkan kekosongan formasi ASN di daerah-daerah. 

Oleh sebab itu, Azwar Anas menilai, bahwa yang menjadi perhatian utama sekarang ialah terkait pemerataan sumber daya manusia (SDM).

"Akhirnya apa? Formasi di desa-desa di luar Jawa enggak ada ASN-nya, padahal setiap tahun presiden memberikan formasi untuk itu. Jadi problem-nya ternyata bukan hanya kekurangan SDM tapi pemerataan," ungkap Azwar Anas. 

Menteri PAN-RB itu pun berjanji, pihaknya dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) ke depannya berencana menerapkan sistem penguncian selama rentang waktu tertentu agar ASN yang diangkat tidak dulu pindah kota. 

Tujuannya, kata Azwar Anas, agar formasi ASN di desa dan luar Pulau Jawa tidak hanya dijadikan tempat untuk mendapatkan formasi belaka.

"Pemerataan ini kami siapkan dalam seminggu, dua minggu ini, untuk kami kunci sehingga mereka yang ikut tes ASN yang akan datang untuk waktu tertentu dia tidak bisa pindah ke kota atau ke Jawa supaya mengabdi dulu di desa-desa itu," beber Azwar Anas.

Pasalnya, kata Azwar Anas, bila pola demikian terus menerus dibiarkan, maka berapa pun presiden memberikan kuota formasi ASN tidak akan pernah mencukupi karena di daerah akan selalu terjadi kekosongan.

"Kalau ini yang terjadi, di desa tidak akan dapat layanan kesehatan yang bagus dan tidak akan mendapatkan guru-guru pendidikan yang bagus, dan presiden minta pemerataan ini ditingkatkan dan dijaga," ujar Azwar Anas.

Selain itu, Azwar Anas menyebutkan, adanya formasi khusus ketika pemerintah merekrut ASN di Papua.

Formasi khusus perlu diterapkan agar tidak terjadi kekosongan saat pemerintah merekrut ASN di Papua.

"Tahun ini kami membuat kebijakan untuk ASN di Papua 80 persen diisi orang Papua, 20 persen dari luar. Karena kalau banyak diisi dari luar, nanti pindah lagi, (ASN) Papua-nya kosong," kata Azwar Anas.

Sumber: GenPI.co

Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News