DPP PDIP Sindir Trimedya Cs soal Dewan Kolonel: Kreatif Cari Muka

BENTENGSUMBAR.COM - Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Komaruddin Watubun memastikan akal memanggil Dewan Kolonel buntut deklarasi dukungan terhadap Puan Maharani sebagai capres di Pilpres 2024. 

Partai akan memanggil sejumlah anggota untuk dimintai keterangan soal itu.

Bidang Kehormatan sebelumnya telah menjatuhi sanksi tertulis kepada Dewan Kolonel. 

Namun, Koamaruddin memastikan bakal tetap memanggil sejumlah anggota Dewan Kolonel untuk dimintai keterangan.

"Kadang-kadang teman-teman ini kan terlalu kreatif untuk cari muka. Itu bukan menolong pemimpin kadang menjerumuskan pemimpin," kata Komaruddin di kantor pusat DPP PDIP, Jakarta Pusat, Rabu (26/10).

Sementara itu, Dewan Kehormatan PDIP tak bakal memanggil Puan Maharani karena dinilai tidak terlibat dalam pembentukan tim tersebut.

Pembentukan Dewan Kolonel hanya inisiatif sejumlah kader yang mendukung Puan.

"Mbak Puan sendiri tidakPuan Maharani terlibat dalam proses itu mereka berinisiatif untuk melakukan itu, itu yang harus ditertibkan," kata Komaruddin.

Dewan Kolonel dibentuk pada September lalu oleh sejumlah anggota DPR dari Fraksi PDIP. 

Tim dibentuk untuk mendukung Puan maju dalam kontestasi Pilpres 2024.

Tim berisi 12 anggota DPR Fraksi PDIP dari 11 fraksi. Mereka antara lain, Trimedya Panjaitan sebagai Koordinator dari Komisi III, Junimart Girsang dari Komisi II, Hendrawan Supratikno hingga Masinton Pasaribu dari Komisi XI.

Pembentukan tim diusulkan oleh anggota DPR Fraksi PDIP Johan Budi.  Menurut Johan, Dewan Kolonel awalnya beranggotakan enam orang.

Kemudian tim mengalami penambahan jumlah anggota hingga 12 yang berada di 11 komisi berbeda di DPR.

Koordinator Dewan Kolonel Trimedya Panjaitan menyampaikan bahwa Dewan Kolonel bertugas meningkatkan elektabilitas nama Puan baik di level komisi DPR hingga daerah pemilihan (dapil) masing-masing anggota DPR dari Fraksi PDIP.

"Bagaimana mewangikan mbak Puan di dapil kita masing-masing. Kalau program rigid enggak tapi kita merasa kita khawatir kalau bukan darah bung Karno ini nasib keluarga Bung Karno sama seperti nasib keluarga Soeharto di Golkar," ujarnya.

Soal pernyataan kader terkait pencalonan presiden, PDIP juga telah menjatuhkan sanksi kepada Ganjar Pranowo buntut pernyataannya di stasiun televisi swasta.

PDIP juga telah menjatuhkan sanksi berat kepada Ketua DPC PDIP Solo FX Rudy hari ini, yang mendukung pernyataan Ganjar siap maju di 2024. 

Sumber: CNN Indonesia

Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News