Adapun sorotan terhadap Menteri Syahrul Yasin Limpo, misalnya, ihwal impor beras besar-besaran belakangan ini. Menurut Ali, isu impor besar-besaran ini terlalu berlebihan.
“Setahu saya sih tidak ada hal yang membuat permasalahan. Justru, impor beras ini di Komisi VI. Pertanyaannya, impor beras ini untuk memenuhi kebutuhan pasokan atau karena faktor bisnis?” kata Ali kepada Tempo, Selasa, 27 Desember 2022.
Padahal, kata Ali, hasil produksi beras surplus. Namun, ada rencana impor hingga 500 ribu ton hingga awal 2023.
“Setahu saya kebutuhan beras cukup berlimpah, tapi kemudian ada impor 500 ribu ton. Ini jadi perdebatan,” ujarnya.
Di sisi lain, catatan terhadap Menteri Siti dari Komisi IV di antaranya ihwal kerusakan dan pencemaran lingkungan.
Kementerian LHK dinilai perlu membentuk panitia kerja (panja) untuk menangani hal tersebut.
Ali menjelaskan, usulan pembentukan panja ini merupakan hal normal.
Dia menyebut dalam tiap rapat antara Komisi IV dengan Kementerian LHK semuanya baik-baik saja dan tidak ada perdebatan.
“Ini dilakukan panja bersama untuk mengevaluasi perusahaan-perusahaan yang nakal. Menurut laporan dari anggota komisi saya ke DPP, kemarin masih adem-adem aja, semua baik-baik aja,” kata dia.
Kendati demikian, ia kembali mengingatkan bahwa evaluasi menteri berada di tangan Presiden Joko Widodo alias Jokowi.
Di tengah isu reshuffle yang menyeruak, menteri dari Partai NasDem disebut-sebut sedang menjadi sasaran reshuffle.
“Evaluasi itu dari Presiden. Apalagi kalau ada partai yang ingin meminta NasDem dikeluarkan, mengincar kursi yang diduduki NasDem, itu hal yang menjadi kewenangan Presiden,” ujarnya.
Sebelumnya, anggota DPR Komisi IV Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Riezky Aprilia menyebut Menteri Syahrul dan Menteri Siti mengantongi banyak catatan evaluasi dari komisinya.
Dia menjelaskan, catatan ini utamanya terhadap hal yang paling mendasar, seperti data dan target kebijakan yang dinilai jauh dari rasa keadilan di masyarakat.
“Memang secara terbuka dalam rapat kerja dan rapat dengar pendapat sebagaimana tugas dan fungsi legislatif, kami melihat terlalu banyak yang memang menjadi catatan yang perlu dievaluasi,” kata Riezky kepada Tempo, Ahad, 25 Desember 2022.
Syahrul dan Siti merupakan menteri dari Partai NasDem. Usai mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024, desakan terhadap NasDem untuk keluar dari koalisi pemerintah meruak. Pasalnya, Anies dinilai sebagai antitesa Presiden Joko Widodo.
Baru-baru ini, anggota DPR Komisi IV Fraksi PDIP yang juga Ketua DPP Djarot Syaiful Hidayat meminta Presiden Joko Widodo alias Jokowi mengevaluasi Syahrul dan Siti.
Hal ini dimaksudkan agar kabinet saat ini bisa mendukung penuh kebijakan Jokowi.
Riezky menjelaskan, sejumlah isu yang disoroti komisinya dari dua kementerian tersebut mengenai pertanian, masyarakat sekitar kawasan hutan, serta permasalahan lingkungan yang menjadi isu bawaan KTT G20.
Menurut dia, alih-alih membenahi pekerjaannya, dua kementerian ini malah seakan sibuk sendiri.
“Kementan juga tidak bisa kerja sendiri, KLHK tidak bisa bekerja sendiri. Tapi sepertinya sibuk sendiri yang mana kesibukan itu tidak berdampak kepada kedaulatan pangan dan juga target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Presiden dari nilai ekonomi karbon yang menjadi prioritas KLHK,” ujarnya.
Menurut dia, menteri sebagai pembantu Presiden mestinya mendukung kebijakan Presiden melalui program kerja kementerian maupun lembaga.
Namun pada kenyataannya, kata Riezky, bukan menjadi rahasia lagi jika banyak hal yang tidak sesuai cita-cita Presiden.
Riezky hakulyakin Presiden ogah mempunyai tim yang tidak memahami kinerja mereka. Apalagi, masa jabatan Presiden sebentar lagi usai pada 2024.
“Saya yakin Presiden tidak akan mau juga di detik-detik terakhir ini memiliki tim yang tidak memahami kinerja mereka sehingga mereduksi cita-cita Presiden dalam mewujudkan Indonesia yang berdaulat pangan,” kata dia.
Riezky menegaskan bahwa menjadi menteri mesti ada tujuan bernegara, utamanya mengabdi pada masyarakat.
Adapun ihwal Syahrul dan Siti yang merupakan kader Partai NasDem, dia menyebut itu urusan rumah tangga masing-masing.
“Masalah menteri sebagai bagian dari partai tertentu dan ada hal-hal internal itu adalah urusan rumah tangga masing-masing. Introspeksi aja kenapa dulu mau bergabung dalam pemerintahan hari ini,” ujar Riezky.
Senada dengan Riezky, Anggota Komisi IV DPR Fraksi Partai Golkar Firman Soebagyo menilai Kementerian Pertanian dan Kementerian LHK mengantongi sejumlah evaluasi.
Misalnya, kata dia, Menteri Pertanian yang menyatakan bakal ekspor beras 2 juta ton ke Saudi Arabia, namun nyatanya saat ini malah impor beras besar-besaran.
Di sisi lain, kata dia, Kementerian LHK bertanggung jawab atas maraknya bencana yang diakibatkan oleh kerusakan lingkungan.
Dia menyebut banyak penebangan liar yang tidak terkendali hingga aturan teknis soal alih fungsi lahan.
Kendati demikian, Firman menyatakan bahwa evaluasi ini wajar dilakukan komisinya.
Menurut dia, ada indikator objektif untuk menilai kinerja Syahrul maupun Siti Nurbaya Bakar.
“Kami menggunakan istilah evaluasi itu biasa. Jangan dikonotasikan ke politik atau bermuatan politik. Memang harus ada yang namanya evaluasi, digunakan dalam arti yang positif dan sifatnya subjektif,” kata Firman.
Sumber: Tempo.co
Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News
BERITA SEBELUMNYA
« Prev Post
« Prev Post
BERITA BERIKUTNYA
Next Post »
Next Post »