Presidium KAMI Gatot Nurmantyo menuturkan hal itu dikarenakan delapan maklumat KAMI yang di antaranya berisi sorotan terhadap kasus korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) hingga praktik politik dinasti masih terjadi hingga saat ini.
"Untuk itu, maka dalam perpolitikan sekarang, Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia dalam proses penentuan sekarang ini tidak ada berpihak kepada siapa pun juga karena kami fokus pada perjuangan kami untuk menyelamatkan Indonesia ini," ujar Gatot dalam jumpa pers di Jakarta, Minggu (7/5).
Gatot menjelaskan keputusan KAMI untuk tidak mendukung siapa pun dalam Pilpres 2024 bukan keputusan final.
KAMI akan menunggu penetapan bakal calon presiden dan wakil presiden oleh KPU terlebih dahulu sembari melihat rekam jejak para calon.
"Nanti apabila sudah ada keputusan KAMI akan mendiskusikan apakah calon yang diusung dan partai yang diusung bisa sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam maklumat KAMI," imbuhnya.
Maklumat KAMI dimaksud di antaranya menuntut pemerintah menghentikan segala bentuk kriminalisasi hingga meminta Presiden Jokowi menepati sumpah jabatannya sebagai presiden RI.
KAMI turut mendesak pemerintah, DPR, DPD dan MPR menegakkan penyelenggaraan dan pengelolaan negara agar tak menyimpang dari jiwa, semangat dan UUD 1945.
KAMI juga menuntut agar pemerintah bertanggung jawab untuk mengatasi resesi ekonomi yang melanda Indonesia saat ini.
Lebih lanjut,KAMI menuntut penyelenggara negara menghentikan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme serta menghentikan sistem dan praktik oligarki, kleptokrasi, politik dinasti dan penyelewengan kekuasaan.
Gatot menambahkan sebagian maklumat KAMI di atas masih terjadi hingga kini.
Hal itu lah yang mendasari pihaknya belum ingin menyatakan dukungan terhadap bakal calon presiden yang sudah diumumkan oleh partai politik.
"Kesimpulannya adalah sekarang ini telah terjadi perampokan hak-hak anak muda kita, karena hak-hak mereka nanti hilang dengan terjadinya korupsi di berbagai wilayah maka angka IPK [Indeks Persepsi Korupsi] kita rendah, telah terjadi eksploitasi sumber daya alam besar-besaran, kemudian perusakan lingkungan hidup," ucap Gatot.
"Kita lihat saja 600 hektare lebih untuk food estate sudah gundul sekarang, padahal kita ini paru-paru dunia, kemudian pelanggaran HAM, hukum semau-maunya, anggota KAMI pun sendiri ada yang kena," pungkasnya.
Sumber: CNN Indonesia
Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News
BERITA SEBELUMNYA
« Prev Post
« Prev Post
BERITA BERIKUTNYA
Next Post »
Next Post »