Biasalah pro- kontra pun terjadi dan jadi topik perbincangan hangat didunia maya dan sosial media. Apalagi ini menjelang tahun politik.
"Apa yang dilakukan presiden Jokowi tersebut tentu senang- senang buat rakyat sudah dikunjungi, bagaimana dengan rakyat yang jalannya rusak tapi belum dikunjungi presiden? Tentu saja mengundang kecemburuan sosial. Lalu apakah presiden Jokowi akan turun langsung ngecek semua jalan diberbagai daerah?," komentar Samuel F. Silaen Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Studi Masyarakat dan Negara (Laksamana), kemaren.
Presiden Jokowi yang senang blusukan dan turun langsung ngecek jalan yang rusak itu tentu patut diteladani oleh kepala daerah.
"Jangan sampai harus presiden yang turun baru diperbaiki. Kalau kejadiannya semua daerah diurus oleh presiden juga lalu kepala daerah apa kerjanya?, "tanya Silaen.
Melihat kondisi itu, artinya bangsa Indonesia saat ini sedang tidak baik-baik saja, apa-apa harus di atensi oleh kepala negara.
"Jelas ini terjadi kesalahan yang harus dievaluasi oleh partai politik yang merekomendasikan kepala daerah propinsi, kabupaten/ kota, "kasihan donk presiden harus urusin semuanya,"beber Silaen.
Dikatakannya, semi meminimalisir hal- hal yang tak perlu terjadi, karena itu dapat menguras energi sesama anak bangsa maka sangat perlu diatur dengan peraturan perundang-undangan agar menjadi standar kerja- kerja kepala daerah dalam memikul tanggung- jawab untuk memperbaiki dan meningkatkan pendapatan warganya.
Disamping pembangunan infrastruktur pendukung dasar yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, yang dalam skala besar maka pemerintah pusat yang harus turun tangan.
"Ini menyangkut pemerataan pembangunan disemua Daerah yang sudah 38 propinsi, "terang Silaen.
Silaen tidak mempersoalkan presiden Jokowi turun langsung mengecek langsung jalan di propinsi Lampung itu.
"Hanya saja presiden jangan hanya mengecek jalan di Lampung tok, sebab tidak menutup kemungkinan banyak jalan- jalan yang rusaknya lebih parah ada diberbagai tempat dipropinsi lainnya,"tebak Silaen.
"Lalu kalau sudah begini, apakah presiden akan turun langsung ngecek semua jalan rusak yang ada di seluruh Nusantara ini? Lantas gubernur, Bupati/ walikota- nya beking apa? Apakah dapat dikatakan kepala daerah 'gagal' didalam mengemban amanah sebagai kepala daerah?, "imbuhnya.
Yang begini harus jelas dituangkan ke dalam bentuk peraturan pemerintah agar dikemudian hari kepala daerah.
"Termasuk kepala desa yang juga pengguna anggaran negara/ ABPN, dapat memprioritaskan pembangunan yang bersinggungan dengan kepentingan orang banyak, "tegas Silaen.
Indonesia yang begitu luas harus memiliki sistem reward dan funishment jadi kalau tidak mampu maka jangan didorong- dorong lagi maju jadi kepala daerah.
"Jangan hanya 'royal' memberikan 'upeti' kepada kelompok pemilik kekuasaan tertentu lalu didorong terus, yang jelas dirugikan adalah rakyat,"sambung Silaen.
Manusia tidak akan ada yang sempurna 100% betul, itu kita amin kan bersama.
"Tapi perlu diingat bahwa jika tidak ada parameter standar yang jelas untuk menentukan ukuran kinerja baik- buruknya sebagai 'pelayan rakyat', maka hancurlah bangsa ini perlahan- lahan, "tutur Silaen.
Jika pemimpin tidak bisa melayani rakyat tapi malah di layani maka sudah jangan didukung lagi oleh kekuasaan politik, ganti dengan yang lebih baik.
"Masa sih tidak ada orang yang mampu membuat daerah maju dan berkembang pesat. Lalu buat apa ada kepala daerah tapi tidak kompeten. Dekati kepada rakyat ketika ada maunya selebihnya nanti dulu,"pungkasnya. (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News
BERITA SEBELUMNYA
« Prev Post
« Prev Post
BERITA BERIKUTNYA
Next Post »
Next Post »